Pemprov Sumut pelopori sistem pendaftaran bisnis SDGs di Indonesia

Medan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mempelopori hadirnya aplikasi busines registration system/BRS (sistem pendaftaran bisnis) sustainable development goals/SDGs (tujuan pembangunan berkelanjutan) pada 2026 - 2030 di Indonesia.

"Kegiatan ini menjadi momentum penting dengan peluncuran business registration system SDGs," ucap Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap usai membuka konsultasi publik rencana aksi daerah (RAD) SDGs Sumut pada 2026 - 2030 dan peluncuran aplikasi BRS Sumut di Medan, Senin.

Menurutnya, aplikasi BRS SDGs merupakan sistem pendaftaran bisnis berbasis digital pertama di Indonesia yang mengintegrasikan pelaku usaha dalam target pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, secara resmi dimulai juga penyusunan rancangan awal rencana aksi daerah SDGs Sumut pada 2026 - 2030 dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan.

"Hari ini kita telah membuka konsultasi publik RAD SDGs 2026–2030 yang bukan sekadar dokumen administratif. Penyusunannya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 dengan dukungan tenaga ahli yang kompeten," kata dia.

Ia mengatakan, bahwa dokumen tersebut disusun secara komprehensif berbasis data valid, dan pendekatan kebijakan berbasis bukti ilmiah.

"Kami ingin memastikan pembangunan di Sumut bersifat inklusif, berkeadilan, dan adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi dengan prinsip no one left behind," ungkapnya.

Ia juga mendorong penerapan inisiatif build forward better atau membangun maju lebih baik, yakni melalui pendekatan untuk membangun Sumatera Utara menjadi lebih tangguh.

"Lebih tangguh, aman, dan berkelanjutan, terutama dalam mitigasi risiko bencana serta penguatan ketahanan infrastruktur," tutur Sulaiman.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Provinsi Sumut Dikky Anugerah memaparkan, sejumlah target indikator makro RAD SDGs pada 2026–2030.

Target indikator itu, di antaranya, target pertumbuhan ekonomi sekitar 7,6 persen, pendapatan per kapita Rp115,3 juta, tingkat kemiskinan ditekan ke kisaran 2,82–3,82 persen, dan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,75 persen.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan terus meningkat. "SDGs bukan lagi agenda tambahan, melainkan kerangka utama perencanaan daerah yang selaras dengan RPJPD dan RPJMD," tegas Dikky.

Ia menjelaskan, peluncuran BRS ini merupakan kolaborasi antara Pemprov Sumut, SDGs Center Universitas Sumatera Utara (USU), dan Japan International Cooperation Agency (JICA).

"Sistem ini bertujuan mentransformasi kemitraan sektor swasta agar lebih terstruktur dan terukur," katanya.

Ia juga menuturkan, saat ini sebanyak 199 pelaku usaha terdaftar dalam aplikasi BRS dengan target mencapai 500 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Sumut hingga akhir tahun ini.

"Jepang dipilih sebagai rujukan karena keberhasilannya mengintegrasikan praktik pembangunan berkelanjutan dalam sistem registrasi bisnis," jelas Dikky.

Konsultan IDJC untuk Project JICA SDGs Hisaaki Mitsui mengapresiasi atas inisiatif konsultasi publik RAD SDGs Sumut pada 2026 - 2030 dan peluncuran aplikasi BRS Sumut.

Ia menyebutkan, bahwa sistem pendaftaran bisnis SDGs di Sumatera Utara berpotensi menjadi model bagi provinsi lain di Indonesia.

"Selamat kepada para pelaku usaha yang telah terdaftar," ungkapnya.