Medan (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara menyatakan penguatan Pembangunan Zona Integritas (PZI) guna meningkatkan kinerja sebagai predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Hal itu dikatakan Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkum Sumut Ferry Ferdiansyah saat apel di Medan, Senin.
Ia mengingatkan bahwa aspek kehadiran menjadi indikator utama yang akan diaudit setiap tahun, sehingga seluruh pegawai, termasuk PPPK, diminta menjaga disiplin sebagai bagian dari komitmen organisasi.
"Terkait kinerja organisasi, pembina apel meminta seluruh jajaran mempersiapkan capaian target Triwulan II secara optimal, termasuk perencanaan penyerapan anggaran," ucapnya.
Peningkatan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) juga menjadi perhatian agar lebih maksimal dibandingkan triwulan sebelumnya.
Dalam bidang tugas Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, disampaikan agenda strategis berupa kick-off meeting Indeks Reformasi Hukum (IRH) serta pembentukan tim sekretariat guna memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah di Sumatera Utara.
Selain itu, rencana peresmian Super Apps Kementerian Hukum pada 8 April yang
Selain itu, rencana peresmian Super Apps Kementerian Hukum pada 8 April yang dirangkaikan dengan peresmian Pos Bantuan Hukum di desa/kelurahan juga menjadi perhatian.
Pembina apel turut mendorong optimalisasi pelaporan layanan Pos Bantuan Hukum oleh penyuluh hukum sebagai upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Pewarta: M. Sahbainy NasutionEditor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
