Medan (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto memastikan penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik tetap berjalan di wilayah terdampak bencana Sumatera.
"Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan secara adaptif, terpadu, dan akuntabel," kata Wamen Purwadi usai bertemu Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution di Kantor Gubernur Sumut, di Medan, Senin.
Hal ini, lanjut Purwadi, meliputi penyelenggaraan tata kelola layanan pemerintahan, pelindungan aparatur sipil negara (ASN), dan fleksibilitas mekanisme kerja aparatur.
Kemudian, keterpaduan layanan digital pemerintah, penyelamatan dan pelindungan arsip pemerintahan sebagai fondasi keberlanjutan birokrasi.
"Memastikan pelayanan publik digital dilaksanakan untuk semua sektor, seperti surat kendaraan, tanah. Digitalisasi ini untuk memudahkan pelayanan bagi masyarakat," ucap Purwadi.
Senada dengan Wamen Purwadi, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengatakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah pascabencana banjir dan tanah longsor di Sumut tetap berjalan.
"Pelayanan ini sangat dibutuhkan agar masyarakat tetap memperoleh pelayanan publik optimal walau dalam kondisi darurat," tutur Bobby.
Akibat bencana banjir dan longsor ini, lanjut dia, terdapat dua desa tertimbun longsor hingga kini di dua kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, yakni Tukka dan Sorkam.
"Awalnya sejumlah akses menuju desa terdampak bencana, khususnya menuju Tapanuli Tengah terputus," paparnya.
Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut bersyukur atas bantuan diberikan pemerintah pusat, karena bermanfaat bagi warga maupun pemerintah di daerah pascabencana.
"Saat bencana kondisi pemerintah di tingkat desa, khususnya kantor desa secara fisik terdampak. Tetapi pascabencana, fungsi pemerintahan di kabupaten/kota terkena bencana semua aktif," kata Bobby.
Data Posko Tanggap Darurat Bencana Provinsi Sumut menyebutkan, ada 18 kabupaten/kota di Sumut terdampak bencana hidrometeorologi akhir November 2025.
Adapun jumlah masyarakat yang terdampak mencapai 479.045 kepala keluarga (KK) atau 1.803.549 jiwa, dan jumlah pengungsi 3.371 KK atau 13.378 jiwa.
Sedangkan korban mengalami luka-luka tercatat 126 jiwa, korban meninggal dunia sebanyak 372 jiwa, dan masih dinyatakan hilang 40 jiwa.
"Pelayanan di rumah sakit, Puskesmas menjadi fokus utama perbaikan pada saat bencana," jelas Bobby.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wamen PANRB: Pelayanan publik tetap berjalan di wilayah pascabencana
Pewarta: Muhammad SaidEditor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
