Tapanuli Selatan (ANTARA) - INDONESIA sedang berkabung. Banjir bandang dan longsor melanda tiga provinsi di Sumatera sejak 25 November 2025. Melihat skala kerusakan dan jumlah korban, sejatinya pemerintah sudah dapat menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional.
Hingga Jumat (5/12), korban meninggal tercatat 867 orang, 521 orang hilang, dan 4.200 luka-luka. Angka tersebut disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam konferensi pers pukul 17.00 WIB di hari yang sama.
Jumlah korban di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh diperkirakan terus bertambah karena proses pencarian belum selesai hingga Minggu (7/12). Namun tragedi ini tidak bisa hanya dilihat sebagai statistik; setiap nyawa membawa cerita duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan.
Ratusan ribu warga kini bertahan di pengungsian dan membutuhkan bantuan cepat: makanan, air bersih, pakaian, serta layanan darurat lain. Total pengungsi dari tiga provinsi mencapai 849.133 jiwa menurut data Pusdalops yang dikutip CNBC Indonesia.
Selain tanggap darurat, pemerintah juga harus segera menyiapkan langkah rehabilitasi: perbaikan rumah warga, fasilitas umum, sekolah, perkantoran, hingga infrastruktur jalan dan jembatan. Pemulihan kesehatan fisik dan mental masyarakat juga penting dan harus dilakukan lintas lembaga.
Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia (PKHI) bahkan telah menyiapkan 200 hipnoterapis profesional untuk membantu pemulihan psikososial para penyintas di lokasi pengungsian.
Situasi ini menjadi ujian bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto—mulai dari kecepatan respons, ketegasan, hingga penyediaan anggaran penanganan bencana besar. Keadilan dalam pelayanan pada tiap wilayah terdampak juga sangat dinantikan masyarakat.
Isu lain yang tidak boleh diabaikan adalah kerusakan lingkungan di kawasan Pegunungan Bukit Barisan yang diduga memperparah dampak bencana. Ribuan gelondongan kayu yang terbawa arus menunjukkan indikasi pembalakan yang tidak terkendali.
Penegakan hukum lingkungan kini menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah harus mengusut tuntas perusakan hutan, mengumumkan pihak yang bertanggung jawab, dan menyeret para pelaku ke pengadilan—tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat.
Inilah momentum bagi Presiden Prabowo untuk menunjukkan ketegasan terhadap mafia pembalakan liar. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi presiden terkait pembalakan sebagai salah satu pemicu bencana, padahal publik menantikannya.
Jangan sampai generasi mendatang menanggung akibat kerusakan lingkungan yang dibiarkan. Sudah terlalu lama pemerintah tidak berdaya menghadapi pembalakan di Bukit Barisan. Kini saatnya Presiden Prabowo mengambil langkah besar demi melindungi rakyat—karena rakyat berada di belakang presiden. Semoga.
Oleh: Raja Parlindungan Pane
Koordinator Nasional Forum Wartawan Kebangsaan (FWK).
