Medan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mengaktifkan layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang berperan penting dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Pemprov Sumut terus mendorong terwujudnya keluarga yang tangguh, dan sejahtera melalui layanan Puspaga itu," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Sumut Dwi Endah Purwanti dalam temu pers di Kantor Gubernur Sumut, Senin.
Ia menambahkan, isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi bagian visi dan misi Gubernur Sumut Bobby Nasution.
Sementara tantangan utama yang dihadapi, lanjut dia, seperti budaya patriarki, kekerasan berbasis gender, kesenjangan digital, dan kurangnya representasi perempuan dalam pengambilan keputusan.
Untuk mengatasi hal, ada beberapa hal yang dapat dilakukan yakni memperkuat kebijakan sensitif gender, meningkatkan kesadaran publik, dan memastikan perempuan memiliki akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan hak-hak lainnya.
Keberadaan Puspaga ia melanjutkan, guna meningkatkan kapasitas orang tua dalam mengasuh, mendidik, dan melindungi anak karena pembangunan sumber daya manusia harus dimulai dari unit terkecil, yakni keluarga.
"Puspaga berperan penting dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keluarga tangguh adalah keluarga yang memiliki ketahanan dan kekuatan menghadapi berbagai persoalan hidup," jelas dia.
Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) menyebutkan, terdapat 1.444 kasus kekerasan perempuan dan anak di Sumut hingga Oktober 2025.
"Meskipun pelaksanaan program Puspaga berjalan nyaris tanpa anggaran, layanan tersebut tetap dapat berjalan maksimal," tegas Dwi.
Melalui program ini diharapkan mampu mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dalam keluarga, sekaligus menekan angka perceraian serta persoalan keluarga lainnya.
"Di Puspaga ada layanan konsultasi dan konseling berbagai persoalan keluarga dan pola asuh. Edukasi parenting sangat penting diberikan kepada orang tua agar mampu menciptakan lingkungan tumbuh kembang anak yang sehat," tutur dia.
Sementara Wakil Gubernur Sumut, Surya beberapa waktu lalu menegaskan, Pemprov Sumut terus memperkuat perlindungan perempuan dan anak dengan menandatangani kesepakatan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
Langkah ini merupakan upaya Pemprov Sumut bersama lembaga pendidikan tinggi dan perguruan tinggi keagamaan Islam mencegah dam menangani kekerasan perempuan dan anak di provinsi ini.
"Kita berkomitmen kuat mencegah, dan menangani kekerasan perempuan dan anak. Bahkan, kita berhasil menurunkan Indeks Ketimpangan Gender dari 0,425 menjadi 0,399 pada 2024," kata Surya.
Menurutnya, pemberdayaan perempuan dan anak menjadi salah satu agenda strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumut 2025–2029.
Hal ini tertuang misi kelima, yaitu memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun masyarakat Sumut yang tangguh.
"Selain itu, ini program prioritas kedua dari 17 program utama, yakni Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas yang Berkarya dan Berprestasi," tutur Surya.
