Medan (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN (Kemendukbangga) menyatakan pemerintah harus mendukung tekad Presiden RI Prabowo Subianto dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Kemendukbangga mengadakan kegiatan Talkshow Kependudukan di Medan, Kamis, menghadiri Sekretaris Kementerian Kemendukbangga Prof Budi Setiyono yang dalam paparannya mengemukakan bahwa Indonesia saat ini sedang berada di puncak momentum sejarah bonus demografi. Lebih dari 70 persen penduduk kini berada di usia produktif — usia yang bisa bekerja, berinovasi, dan menggerakkan ekonomi. Tapi, seperti dua sisi mata uang, bonus ini bisa jadi berkah besar atau justru bencana sosial, tergantung bagaimana kita mengelola.
“Kita harus optimis karena kepemimpinan kuat dari Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan tekad besar untuk meraih pertumbuhan ekonomi 8% per tahun di tahun 2028-2029.” ujar Prof Budi.
Menurutnya angka ini bukan sekadar ambisi, melainkan peta jalan menuju Indonesia Emas 2045 — sebuah masa di mana rakyat harus dapat hidup sejahtera, berpendapatan tinggi, dan menjadi bangsa maju. Target tersebut menurutnya tidak bisa dicapai hanya dari Jakarta, melainkan justru di daerahlah, di kabupaten dan kota, mesin ekonomi sesungguhnya berputar. “Pemerintah daerah harus menjadi motor utama dalam mengubah bonus demografi menjadi kekuatan ekonomi baru.” tegasnya.
Budi melanjutkan, lebih dari 60 persen aktivitas ekonomi nasional berasal dari daerah: industri, perdagangan, pertanian, dan UMKM. Jika daerah bergerak serentak, maka pertumbuhan nasional akan terdorong secara signifikan. Karena itu, pemerintah daerah perlu menempatkan diri bukan sekadar sebagai pelaksana kebijakan pusat, tapi juga berkreasi menjadi penggerak ekonomi produktif.
Dalam kaitan tersebut, Budi menyarankan agar daerah melakukan tiga langkah strategis: Pertama: Menciptakan pusat pertumbuhan baru. Daerah harus menetapkan target investasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan populasi penduduknya serta fokus pada potensi unggulan.
Misalnya, Maluku bisa mendorong industri perikanan modern, Kalimantan dengan hilirisasi nikel, Bali, NTB dan NTT dengan pariwisata berkelanjutan. Pemerintah daerah harus mempermudah perizinan investasi, mempercepat digitalisasi layanan, dan membangun infrastruktur dasar. Pastikan jangan ada pungli dan korupsi, serta tawarkan kemudahan izin dan infrastruktur siap pakai. “Investor akan datang jika daerah ramah, cepat, dan transparan. Pada akhirnya investasi tumbuh dengan tingkat yang progresif.”
Kedua: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Bonus demografi hanya berguna jika penduduk berkualitas dan menjadi tenaga kerja yang punya keterampilan. Untuk itu, Pemda harus mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sehingga semua penduduk harus terbebas dari stunting.
Semua penduduk juga didorong agar lulus wajib belajar 13 tahun dan memiliki sertifikat kompetensi profesi agar mereka dapat mengakses job market agar memperoleh penghasilan. Pemda dapat membangun pusat pelatihan kerja, bekerja sama dengan industri dan universitas lokal. Pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, seperti pertanian modern, teknologi informasi, atau logistik — akan menyiapkan generasi muda yang siap berkontribusi.
Ketiga: Mendorong wirausaha muda dan UMKM. Anak muda bukan hanya pencari kerja, tapi juga menjadi pencipta kerja. Pemda bisa menyediakan program pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan platform digital bagi UMKM lokal agar bisa menembus pasar nasional bahkan global.
Sesmendukbangga menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi 8 persen hanya bisa dicapai jika ada sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Pemerintah pusat bisa menyiapkan arah strategis dan regulasi, tapi implementasinya ada di tangan pemerintah daerah. Pada bidang kependudukan, saat ini pemerintah pusat telah menyusun Desain Besar Pembangunan Kependudukan (GDPK) dan di detailkan lebih lanjut dalam Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) yang perlu dijadikan pedoman dan rujukan dalam melaksanakan pembangunan berbasis manusia (people centered development).
Untuk itu, Pemda diharapkan melakukan langkah sinergis dengan pemerintah pusat, dengan menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan RPJMN nasional. Daerah perlu menyesuaikan RPJMD agar sejalan dengan prioritas nasional: hilirisasi industri, transformasi digital, ketahanan pangan, dan energi hijau. Dengan demikian, tercipta ekonomi daerah yang sinergis, dinamis dan terbuka terhadap inovasi.
Budi menekankan bahwa Presiden Prabowo telah menyalakan obor ambisi nasional: pertumbuhan ekonomi 8% untuk kesejahteraan rakyat. Kini giliran pemerintah daerah yang memastikan nyala obor itu sampai ke desa, ke pasar, dan ke rumah-rumah rakyat. Dengan kerja keras, inovasi, dan kolaborasi antara pusat dan daerah, Indonesia tidak hanya bisa tumbuh 8 persen tapi juga makmur bersama dari Sabang sampai Merauke.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekda Provinsi Sumut), Ir Togap Simangunson mengatakan, visi dan misi adalah kelangsungan sumber daya manusia (SDM). SDM itu bermula pada seribu hari pertama di kandungan, gizinya harus bagus. Kemudian, ketika menjadi bayi, SD, SMP dan SMA.
"Itu untuk meningkatkan SDM dan mempersiapkan SDM harus diperhatikan gizinya. Salah satu program nasional, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Ini harus bermanfaat, bukan hanya anak sekolah tetapi juga untuk ibu hamil dan menyusui. Disitulah kita persiapkan SDM yang baik. Bahkan untuk lanjut usia (Lansia), kita juga sudah launching berobat gratis. Ini yang baru di launching oleh Gubernur Sumut di 33 Kabupaten/Kota di Sumut," kata Togap.
