Karo (ANTARA) - Kabupaten Karo selangkah lagi menuju sentra hilirisasi kopi dan kakao. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian RI memberi sinyal dukungan kuat bantuan ekstensifikasi dan fasilitas hilirisasi skala industri komoditas perkebunan pada 2026. Usulan Bupati Karo ini menjadi babak baru Karo naik kelas menjadi pusat perkebunan di Sumut.
Plt.Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karo, Michael Purba, STP, MM yang dihubungi ANTARA Rabu malam (1/10/2025) menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan secara lisan telah memberikan persetujuan untuk mendukung program tersebut.
“Kementan melalui Dirjen Perkebunan akan memberikan bantuan ekstensifikasi kopi seluas 1.200 hektare pada tahun 2026, sekaligus bantuan hilirisasi kopi dengan sarana dan prasarana skala industri. Proposal yang diminta juga sudah langsung kita sampaikan ke Dirjen,” ujar Michael.
Selain kopi, Pemkab Karo juga telah mengusulkan pengembangan komoditas kakao seluas 1.000 hektare. Michael menegaskan, Pemkab Karo siap mengimplementasikan program hilirisasi dengan menggandeng berbagai pihak.
“Kita akan berkolaborasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memproduksi serta memasarkan komoditas perkebunan. Fasilitasi akan bersumber dari APBN,” jelasnya.
Menurut Michael, posisi geografis Karo yang strategis sebagai jalur lintas antar kabupaten menjadi keuntungan tersendiri untuk mendukung peran daerah ini sebagai sentra hulu-hilir perkebunan. “Prioritas kita ke depan adalah kopi dan kakao,” tegasnya.
Hilirisasi perkebunan juga diproyeksikan berdampak langsung pada peningkatan lapangan kerja. Michael memperkirakan, program ini dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 300 hingga 500 orang dengan estimasi dukungan APBN mencapai Rp30 miliar.
Saat ini, sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Karo. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berkontribusi sebesar 53,04 persen. PDRB Karo atas dasar harga berlaku tercatat mencapai Rp 28,867 triliun.
“Dengan dukungan pusat dan kesiapan daerah, kami optimis hilirisasi akan memberi nilai tambah bagi petani sekaligus memperkuat perekonomian Karo,” jelas Michael.
Sebelumnya Menteri Pertanian menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Hilirisasi Komoditas Perkebunan di Jakarta, Senin (22/9/2025) lalu. Rakor ini dihadiri sejumlah kepala daerah penerima alokasi pengembangan sektor perkebunan termasuk Pemerintah Kabupaten Karo
Dalam arahannya, Menteri Pertanian menekankan hilirisasi sebagai program strategis Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan nilai tambah produk dan kesejahteraan petani, dengan dukungan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sebesar Rp10 triliun hingga dua tahun ke depan.
Program ini mencakup penyediaan benih untuk 800 ribu hektare lahan, peremajaan tanaman, serta pengembangan komoditas utama seperti kelapa sawit, kopi, kakao, karet, tebu, hingga pala dan lada. Pemerintah menargetkan penyerapan 1,6 juta tenaga kerja serta peningkatan PDRB pertanian nasional.
Bupati Karo DR.dr. Antonius Ginting SpOG, MKes didampingi Plt.Kadis Pertanian Karo, Michael Purba usai Rakor bergerak cepat menemui Dirjen Perkebunan dan mengusulkan agar Kabupaten Karo ditetapkan sebagai lokus prioritas hilirisasi. Usulan ini disambut positif dan ditindaklanjuti sesuai persyaratan Kementerian Pertanian.
Pewarta : Ade Popay
