Madina (ANTARA) - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar sejak awal September 2025 menimbulkan antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Kondisi ini memicu keresahan warga sekaligus sorotan dari DPRD hingga kepolisian setempat.
Kepala Dinas Perdagangan Madina, Parlin Lubis, mengungkapkan hasil penelusuran pihaknya menemukan adanya pengurangan kuota pengiriman dari Pertamina ke sejumlah SPBU.
“Beberapa SPBU mengaku hanya menerima 8 ribu liter per pemesanan, dari yang biasanya 16 ribu liter,” ujarnya, Senin (29/9).
Meski begitu, Parlin menyebut data resmi dari Pertamina Sibolga menunjukkan realisasi penyaluran Pertalite hingga 22 September masih dalam batas aman, yakni 22.728 kiloliter dari kuota tahunan 36.683 KL. Sementara untuk Biosolar justru sudah kelebihan pasokan sekitar 2 persen dari total kuota 24.428 KL.
“Secara data sebenarnya tidak ada pengurangan. Namun, untuk Biosolar yang sudah over, tetap perlu pengendalian agar distribusi lebih terukur,” kata Parlin.
DPRD Minta Penelusuran
Fenomena kelangkaan ini turut menjadi perhatian DPRD Madina. Ketua Fraksi Gerindra, Zainuddin Nasution, mengatakan sejumlah SPBU melaporkan adanya keterlambatan distribusi dan berkurangnya volume pasokan.
“Biasanya SPBU menerima 16 ribu liter, tapi belakangan hanya 8 ribu liter. Bahkan Pertamax yang sudah dibayar pun sering terlambat 3–4 hari,” ungkapnya.
Ia mendesak Pemkab Madina segera melayangkan surat resmi kepada Pertamina Sibolga untuk menjelaskan penyebab kelangkaan tersebut.
Polisi Awasi Distribusi
Sementara itu, Kapolres Madina AKBP Arie Sofandi Paloh sebelumnya menegaskan, pihaknya tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan penyebab kelangkaan BBM. Polisi juga berkomitmen memperketat pengawasan distribusi agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan.
“Kami akan menindak tegas pihak-pihak yang melakukan penimbunan BBM. Hal ini demi mencegah praktik ilegal dan menjaga keamanan masyarakat dari risiko antrean panjang di SPBU,” katanya.
Dugaan Penimbunan
Di sisi lain, sejumlah warga menuding kelangkaan BBM dipicu praktik penimbunan. Mereka menilai ada oknum yang memanfaatkan pengisian BBM dengan jeriken maupun kendaraan modifikasi untuk kemudian dijual kembali ke pengecer dengan harga lebih tinggi.
Pemerintah daerah sebelumnya juga telah melayangkan surat kepada Gubernur Sumatera Utara untuk meminta perhatian terhadap masalah ini.
