Tanjung Balai (ANTARA) - Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim didampingi Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina menyatakan dukungan terhadap program 3 juta rumah yang digagas Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Ditjen Perkim).
Hal itu terungkap dalam pertemuan Wali Kota Tanjungbalai dengan Sesditjen Perumahan Perkotaan, Yusniawati dan jajaran di Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Berdasarkan siaran pers diterima, dalam pertemuan tersebut Wali Kota Mahyaruddin Salim menyatakan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjawab kebutuhan perumahan layak bagi masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa Tanjungbalai terus berkomitmen meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman, terutama di kawasan padat penduduk dan wilayah rawan banjir.
“Semoga kolaborasi antara Pemkot Tanjungbalai dengan Ditjen Perkim diharapkan dapat mendorong pembangunan hunian yang tidak hanya layak, tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan,” ujar Mahyaruddin.
Lebih lanjut Mahyaruddin menyampaikan harapannya program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi salah satu Astacita Presiden Prabowo Subianto untuk pengentasan kemiskinan, menciptakan kondisi sosial yang mendukung terwujudnya kawasan perumahan dan pemukiman serta kemandirian masyarakat, meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan kualitas hidup secara mandiri berdasarkan sumber daya yang ada khususnya dalam rangka pembangunan perumahan, terwujud di Kota Tanjungbalai.
Wali Kota juga melaporkan bahwa berdasarkan dimiliki, jumlah rumah di Kota Tanjungbalai sebanyak 40.747 unit, jumlah Rusunawa sebanyak 526 unit, dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 3.684 unit. Data tersebut masih dapat bertambah seiring dengan kegiatan verifikasi dan penginputan data ke aplikasi e-RTLH yang sedang laksanakan.
Pada tahun 2025 potensi kegiatan penanganan RTLH yang terintegrasi dengan program pembangunan 3 juta rumah, hanya 85 buah rumah yang terdiri dari penanganan RTLH melalui APBD dan potensi pembangunan oleh pengembang perumahan.
Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tanjungbalai mengusulkan rencana kegiatan penanganan perumahan perkotaan di Kota Tanjungbalai sebesar Rp1.781.600.000.000,- dengan rincian kegiatan pengadaan perumahan mengatasi backlog Kepemilikan Perumahan sebanyak 14.449 unit senilai
Rp1.733.880.000.000,- peningkatan rumah Tidak Layak Huni di Luar kawasan kumuh sebanyak 2.386 unit sebesar Rp47.720.000.000,- sehingga total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp1.781.600.000.000,-
"Dengan adanya penanganan perumahan perkotaan di Kota Tanjungbalai diharapkan dapat mengembalikan fungsi rumah sebagai hunian yang layak, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan sosial penghuni, serta peningkatan nilai aset properti yang diharapkan dapat mempengaruhi peningkatan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat," kata Mahyaruddin Salim.
Sesditjen Perumahan Perkotaan Kemen PUPR, Yusniawati menyambut baik dan mendukung program perumahan di Kota Tanjungbalai melalui skema bantuan dan pendamping teknis, sebagai langkah konkret meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Tanjungbalai melalui penyediaan perumahan yang memadai dan penataan kawasan permukiman yang terintegrasi.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Kadis PUTR Tety Juliany Siregar, Kadis Perumahan dan Permukiman Muhammad Amin, Plh Kadis Kominfo Heri Antoni.
