Tapanuli Selatan (ANTARA) - Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Gus Irawan Pasaribu, mengambil langkah tegas terhadap tiga pejabat daerah yang terbukti indisipliner dan menyalahgunakan jabatan. Tindakan tegas ini menyusul inspeksi mendadak (sidak) viral yang dilakukan Gus Irawan di Puskesmas Pintu Padang beberapa waktu lalu.
Setelah video sidak menyebar luas di media sosial, termasuk Facebook, Instagram, TikTok, dan X, Bupati Tapsel memerintahkan Inspektorat melakukan pemeriksaan menyeluruh. Hasilnya, tiga pejabat dinyatakan melanggar aturan dan langsung dicopot dari jabatannya.
“Saya sudah berhentikan Kepala Puskesmas yang waktu itu saya sidak. Ternyata orang ini punya rekam jejak buruk. Padahal Tapsel sudah UHC, tapi di situ masih ada pasien yang bayar. Itu penipuan terhadap rakyat,” tegas Gus Irawan usai kunjungan kerja ke BPKP Sumut.
Dua pejabat lainnya adalah kepala bidang di Dinas Pendidikan dan Dinas Perdagangan. Kabid Pendidikan diketahui mengancam kepala sekolah demi menarik setoran, sementara Kabid Perdagangan terlibat pungutan liar di pasar.
“Untuk urusan fraud dan penyalahgunaan uang, tidak ada maaf. Ini penyakit kronis yang harus diamputasi,” tegas Gus Irawan lagi dalam keterangannya yang diterima, Selasa (29/4).
Mantan Direktur Utama Bank Sumut tiga periode ini mengungkapkan, sektor kesehatan dan pendidikan akan menjadi prioritas penertiban, karena keduanya menyerap hampir 46 persen APBD Tapsel. Namun kenyataannya, masih banyak ditemukan pelayanan yang buruk dan manipulatif.
Gus Irawan juga menegaskan bahwa tindakan tegas berlaku untuk siapa pun, tanpa pandang bulu. “Hubungan darah, titipan keluarga, saya tidak akan berikan dispensasi. Aturan tetap aturan,” ujarnya.
Bupati yang baru dua bulan menjabat ini mengaku prihatin dengan lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah daerah. Oleh karena itu, ia menggagas digitalisasi layanan publik dan pembentukan tim penilaian SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).
“Saya malu, pernah jadi Ketua IAI Sumut dua periode, punya gelar Ak dan CA, tapi melihat sistem internal Tapsel seperti ini. Maka saya datang ke BPKP, ingin review total dan perbaikan menyeluruh,” paparnya.
Di tengah APBD Tapsel yang kian tergerus—belanja pegawai naik Rp200 miliar dan transfer pusat turun Rp113 miliar—Gus Irawan menegaskan pentingnya efisiensi dan integritas birokrasi. “Tahun ini belanja modal kita tinggal sekitar 5 persen. Maka ASN harus berbenah, jangan sampai ruang fiskal sempit ini diisi dengan kebocoran anggaran,” tegasnya.
Gus Irawan mengakhiri pernyataannya dengan harapan besar: “Kalau belanja infrastruktur minim, maka kualitas pelayanan publik harus jadi garda terdepan. Itu cara kita mengembalikan kepercayaan rakyat.”
