Madina (ANTARA) - Ratusan massa dari aliansi masyarakat Madina bersatu, melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Mandailing Natal, Selasa (07/07).
Unjuk rasa dari gabungan ormas dan OKP ini menolak Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
Massa diterima Ketua DPRD Madina, Erwin Efendi Lubis dan beberapa orang anggota lainnya dengan pengawalan dari aparat keamanan.
Dalam orasinya Ketua Pemuda Muhammadiyah, Ahmad Jumadi Siregar menegaskan menolak RUU HIP dan menolak keras lahirnya kembali PKI.
Baca juga: Tersangka kasus kerusuhan Mompang diperkirakan bertambah
Baca juga: Pemulihan Mompang Julu tanggung jawab bersama
"Masyarakat Madina mendukung sepenuhnya dan siap mengawal dan mengamankan maklumat MUI dan keputusan 34 DP MUI se-indonesia Kep-124/DP-MUI/VI/2020 tentang penolakan secara tegas RUU HIP," ujarnya.
Jumadi mengatakan, sejarah perjuangan bangsa dalam mempertahankan idiologi Pancasila penuh dengan pengorbanan untuk itu dirinya meminta para wakil rakyat (DPRD) untuk mengirimkan surat penolakan RUU HIP ditujukan kepada DPR RI," ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Pemuda Pancasila, Al Hasan menyatakan dukungan sepenuhnya dan siap mengawal maklumat MUI.
Ketua DPRD Madina, Erwin Efendi Lubis menyampaikan akan merekomendasi pembatalan tuntutan masyarakat tersebut.
"Saya akan sampaikan dalam satu minggu langsung ke DPR, Presiden. Nanti salinannya akan diberikan kepada sekretariat aliansi masyarakat Madina bersatu," ujarnya.
Tolak RUU HIP, aliansi masyarakat Madina bersatu demo ke DPRD
Selasa, 7 Juli 2020 13:02 WIB 2099