OJK Harapkan Peningkatan kapasitas UMKM

Denpasar, 26/2 (Antara) - Otoritas Jasa Keuangan mengharapkan peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan pengusaha pemula di Bali melalui program pendampingan menghadapi persaingan bebas dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN.

"Berdasarkan pengalaman masa lalu, membuka akses keuangan bagi UMKM bukanlah satu-satunya faktor penentu keberhasilan pengembangan pengusaha lapisan bawah," kata Kepala OJK Regional Bali-Nusa Tenggara, Zulmi di Denpasar, Jumat.

Dari sisi penyediaan kredit murah dan mendorong akses keuangan, pada tahun 2016 pemerintah telah mengalokasikan dana hingga Rp120 triliun untuk disalurkan pada program kredit usaha rakyat (KUR).

Tingkat bunga kredit KUR juga dibuat lebih ringan yakni sebesar sembilan persen dengan prioritas pada lima sektor usaha kecil yaitu pertanian, perdagangan, pengolahan, perikanan dan ketenagakerjaan.

Saat ini baru ada tiga bank BUMN penyalur KUR yakni BRI, Mandiri dan BNI. Sedangkan satu bank swasta nasional yakni Bank Sinarmas yang khusus melayani KUR untuk tenaga kerja.

OJK mengharapkan bank penyalur KUR diupayakan diperbanyak termasuk BPD. BPD Bali sebelumnya mengalokasikan dana sebesar Rp500 miliar tahun 2016.

"Tentu BPD Bali sebagai salah satu BPD dengan kinerja baik dapat didorong sebagai bank penyalur KUR," katanya.

Pemerintah lanjut Zulmi, juga memprogramkan untuk melakukan perluasan penyaluran KUR melalui lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventur guna meningkatkan penyerapan KUR yang lebih merata.

OJK menilai upaya tersebut menjadi prioritas yang lebih memberdayakan UMKM dan usaha pemula sehingga berkontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pengentasan kemiskinan dan ujungnya akan berimbas pada pengurangan ketimpangan yang ada.

"Kami percaya dengan kontribusi UMKM sebesar 60 persen dari PDB dan menyerap 97 persen tenaga kerja, upaya ini juga akan mendorong peningkatan basis produksi di dalam negeri," ujar Zulmi.