Pekanbaru, 18/1 (Antara) - Kalangan legislator setempat menyebutkan nasib salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PT Riau Airlines (RAL), meski sudah berhenti beroperasi sejak tahun 2011 karena terus didera masalah finansial akan ditentukan nasibanya tahun ini.
"Harus kita selesaikan RAL tahun ini juga, nasib BUMD itu, tidak bisa kita putuskan sendiri karena terdapat daerah dan provinsi lain. Kita tidak ingin jadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), jika terus suntikan modal," papar Ketua Komisi C DPRD Riau, Aherson di Pekanbaru. Senin.
Dia menuturkan, pihaknya dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah sepakat untuk segera diadakannya Rapat Umum Pemengang Saham (RUPS) dan diikuti oleh para pemengang saham terdiri dari 20 kabupaten/kota dan provinsi di Sumatera.
Seperti diketahui, maskapai RAL resmi beroperasi melayani penerbangan komersial setelah menghentikan kegiatan bisnis sejak awal September 2010 menggunakan pesawat jenis Boeing 737-500 rute Pekanbaru-Tanjung Pinang-Natuna pergi pulang.
Tercatat awal September 2010, BUMD sebagian besar saham milik Pemprov Riau itu menghentikan semua kegiatan bisnis menyusul ditarik dua pesawat Fokker 50 milik Aero Century disewa akibat tunggakan Rp17 miliar.
Armada pesawat Boeing disewa 96.000 dolar AS dari PT Aero Nusantara Indonesia tersebut hanya bertahan selama beberapa pekan. Maskapai tersebut harus berhadapan gugatan pailit yang diajukan pihak bank karena menunggak bayar tagihan sebesar 80 miliar di pengadilan.
Mahkamah Agung pada 31 Desember 2013 mengeluarkan putusan penolakan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga Medan tanggal 12 Juli 2012 dengan menerima permohonan yang diajukan jajaran direksi maskapai itu dan sekaligus mencabut status kepailitan.
"Jadi jalan atau tidak Riau Airlines, nanti akan diputuskan dalam RUPS. Kalau dihidupkan, maka seperti apa RAL kedepan. Bila dibangkrutkan, apa konsekuensi terutama bagi Pemprov Riau," tegas Aherson.
Pelaksana tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman saat ekspos refleksi tahun 2015 menyebut pihaknya telah dapatkan surat dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mau menggunakan pesawat RAL.
"Terkait RAL, kita sudah terima surat dari Indragiri Hilir. Tapi ini bertahap, ada permasalahan dengan beberapa badan usaha milik daerah terkait yang harus diselesaikan terlebih dahulu," kata dia.
Setelah itu, lanjut dia, baru masuk ke dalam soal menjalankan maskapai tersebut. Arsyadjuliandi mengklaim bahwa dinas perhubungan sudah persiapkan diri dan juga biro ekonomi.
"Sabar saja, karena kita melaksanakan ini harus dipersiapkan segala sesuatunya," imbuhnya.
