Medan, 27/10 (Antara) - Ratusan petani meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk berperan aktif dalam menyelesaikan konflik agraria yang cukup banyak di daerah itu.
Harapan itu disampaikan ratusan petani dari berbagai kelompok tani yang tergabung dalama "Komite Revolusi Agraria" ketika berunjuk rasa di depan DPRD Sumut di Medan, Senin.
Secara bergantian, sejumlah perwakilan massa menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait banyaknya konflik agraria di Sumut.
Konflik yang muncul menyebabkan petani dan masyarakat kurang mampu kesulitan mendapatkan lahan yang bisa diolah dan dimanfaatkan sebagai mata pencaharian.
Fenomena yang berkembang, kurangnya penanganan yang dilakukan pemerintah menyebabkan petani sering merasa tersudut, bahkan menjadi korban penganiayaan dari kelompok tertentu yang ingin menguasai lahan eks HGU.
Dalam siaran pers yang disampaikan, Koordinator Aksi Komite Revolusi Agraria Johan Merdeka mengatakan, belum adanya penyelesaian konflik agraria tersebut menjadi pintu masuk bagi mafia dan makelar tanah untuk menguasai lahan rakyat.
Ironisnya, permainan mafia dan makelar tanah itu mendapatkan dukungan dari oknum aparatur pemerintahan sehingga menerbitkan sertifikat atas tanah-tanah tersebut.
Kondisi itu diperparah dengan keberadaan aparat penegak hukum yang terpengaruh dengan lobi-lobi mafia dan makelar tanah tersebut untuk memenangkan gugatan mereka di pengadilan.
Anggota DPRD Sumut Anhar Monel yang menerima pengunjuk rasa mengakui jika kepemilikan atas tanah adalah salah satu hak yang mendasar bagi rakyat.
Namun pihaknya juga mengakui jika konflik agraria di Sumut cukup pelik sehingga membutuhkan keseriusan dan kerja sama seluruh pihak untuk menyelesaikannya.
"Ini bukan masalah mudah seperti membalikkan telapak tangan. Namun kami berjanji akan menindaklanjutinya," kata politisi Partai NasDem itu.
Sementara itu, anggota DPRD Sumut dari PDI Perjuangan Sarma Hutajulu mengakui jika sengketa agraria di Sumut seperti "api dalam sekam".
Komisi A DPRD Sumut yang membidangi agraria sedang membahas tentang isu krusial yang harus segera diselesaikan, termasuk sengketa tanah yang telah lama berlangsung.
Namun, pihaknya menilai masalah agraria di Sumut semakin rumit karena adanya keterlibatan mafia tanah.
Anggota DPRD Sumut Januari Siregar berjanji akan membahas konflik agraria tersebut secara serius meski mengakui bukan masalah mudah untuk diselesaikan.
"Namun percaya kepada kami. Akan akan progres nantinya," kata politisi PKPI tersebut. ***1***
(T.I023/B/H. Wahyudono/H. Wahyudono)
DPRD Sumut Diminta Selesaikan Konflik Agraria
Senin, 27 Oktober 2014 16:51 WIB 1049