Jakarta, 18/2 (Antara) - Pengamat ekonomi Indef Enny Sri Hartanti mengatakan Bank Indonesia (BI) tidak perlu berkompromi lagi dalam menerapkan kebijakan multilisensi atau izin berjenjang walaupun ada penolakan terhadap kebijakan tersebut.
"BI kan sudah mempunyai blueprint yang sangat jelas, bagaimana nanti goal-nya (tujuan) ke depan mustinya jangan terlalu kompromi lagi," kata Enny saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Menurut Enny, masih banyak strategi yang bisa dijalankan oleh BI untuk mengeliminir dampak-dampak negatif agar tujuan kebijakan tersebut tidak mundur.
Enny juga mengatakan, pro-kontra terkait penerapan kebijakan tersebut memang masih sangat besar namun BI harus konsisten menjalankan kebijakan multilisensi itu.
"Saya tidak tahu seberapa tangguh BI mempertahakan kebijakan tersebut karena saya yakin penolakan juga relatif kencang seperti Perbanas yang saya dengar sudah ada nada penolakan lah dengan banyak alasan yang dikemukakan," ujar Enny.
Penerapan kebijakan ini, lanjut Enny, merupakan koreksi terhadap liberalisasi perbankan kita yang sudah telalu berlanjut dan memang membutuhkan langkah-langkah yang strategis dan konsisten.
Enny juga berharap kebijakan tersebut tidak sampai dipolitisir karena akan berdampak langsung terhadap perekonomian di tanah air.
"Kalau pertimbangan-pertimbangan ekonomi ini dikalahkan oleh pertimbangan-pertimbangan politik, kondisi perekomian Indonesia bisa jadi runyam," kata Enny.
Enny menambahkan, kebijakan multilisensi dapat membuat kinerja perbankan khususnya dalam meningkatkan rasio kredit terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) meningkat sehingga fungsi intermediasi perbankan dengan menyalurkan porsi pembiayaan yang lebih besar di sektor riil dapat tercapai.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013
"BI kan sudah mempunyai blueprint yang sangat jelas, bagaimana nanti goal-nya (tujuan) ke depan mustinya jangan terlalu kompromi lagi," kata Enny saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Menurut Enny, masih banyak strategi yang bisa dijalankan oleh BI untuk mengeliminir dampak-dampak negatif agar tujuan kebijakan tersebut tidak mundur.
Enny juga mengatakan, pro-kontra terkait penerapan kebijakan tersebut memang masih sangat besar namun BI harus konsisten menjalankan kebijakan multilisensi itu.
"Saya tidak tahu seberapa tangguh BI mempertahakan kebijakan tersebut karena saya yakin penolakan juga relatif kencang seperti Perbanas yang saya dengar sudah ada nada penolakan lah dengan banyak alasan yang dikemukakan," ujar Enny.
Penerapan kebijakan ini, lanjut Enny, merupakan koreksi terhadap liberalisasi perbankan kita yang sudah telalu berlanjut dan memang membutuhkan langkah-langkah yang strategis dan konsisten.
Enny juga berharap kebijakan tersebut tidak sampai dipolitisir karena akan berdampak langsung terhadap perekonomian di tanah air.
"Kalau pertimbangan-pertimbangan ekonomi ini dikalahkan oleh pertimbangan-pertimbangan politik, kondisi perekomian Indonesia bisa jadi runyam," kata Enny.
Enny menambahkan, kebijakan multilisensi dapat membuat kinerja perbankan khususnya dalam meningkatkan rasio kredit terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) meningkat sehingga fungsi intermediasi perbankan dengan menyalurkan porsi pembiayaan yang lebih besar di sektor riil dapat tercapai.
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013