Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Afif Nasution segera menerbitkan surat keputusan (SK) tentang rumah terdampak banjir dan longsor di wilayah itu, guna mempercepat penyaluran bantuan kepada warga terdampak bencana itu pada akhir November 2025.
"Kami akan menerbitkan SK gubernur hari ini untuk mempercepat penyaluran bantuan ke masyarakat, dan sisanya akan disempurnakan," katanya di Medan, Selasa.
Ia mengatakan menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pendataan korban terdampak banjir dan longsor boleh diperbaiki ke depan.
Hingga kini, terdapat 15 kabupaten/kota di Sumatera Utara yang telah menerbitkan SK rumah terdampak bencana banjir dan longsor.
"Sementara ada dua daerah masih dalam proses, yaitu Tebing Tinggi dan Medan, kemudian dua kabupaten, yakni Asahan dan Batu Bara tidak mengajukan," kata dia.
Dia mengharapkan percepatan penerbitan SK Gubernur Sumatera Utara bisa mempercepat pemulihan pasca-bencana di wilayah itu.
Dengan begitu, katanya, jumlah masyarakat Sumut yang tinggal di pengungsian akan berkurang, terutama yang kondisi rumahnya rusak ringan dan sedang.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI bersama Yayasan Buddha Tzu Chi sedang membangun 648 hunian tetap di empat kabupaten/kota di Sumut yang paling parah terdampak bencana hidrometeorologi.
Pembangunan hunian tetap itu, terdiri atas 200 hunian di Sibolga, 118 hunian di Tapanuli Tengah, 103 hunian tdi Tapanuli Utara, dan 227 hunian di Tapanuli Selatan.
"Masyarakat kita yang ingin kembali ke rumah bisa membersihkan rumah mereka. Kembali beraktivitas butuh bantuan, ini disiapkan Kementerian Sosial dan BNPB, sehingga bisa mengurangi jumlah warga di pengungsian," katanya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan pihaknya bakal menyiapkan bantuan pasca-bencana Rp3 juta/keluarga untuk kebutuhan perabotan dan peralatan rumah tangga.
Selain itu, katanya dalam rapat koordinasi pendataan pasca-bencana tiga provinsi di Sumatra secara virtual dengan Kementerian Dalam Negeri, menyiapkan jaminan hidup Rp450 ribu/orang/bulan selama tiga bulan dan bantuan modal Rp5 juta/keluarga untuk rintisan usaha.
Kementerian Sosial (Kemensos) juga menyiapkan santunan korban meninggal dunia Rp15 juta/korban, sedangkan korban luka berat Rp5 juta/orang.
Kemensos sudah menyalurkan santunan kepada 111 ahli waris di Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya di Aceh, Kota Sibolga di Sumatera Utara, dan Kota Padang Panjang di Sumatera Barat.
Data BNPB menyebutkan warga dengan rumah rusak ringan diberikan bantuan stimulan Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak berat Rp60 juta.
"Kami melalui BNPB akan menyalurkan bantuan ini sesuai dengan data by name by address diberikan daerah. Jadi daerah mengasesmen masyarakat yang terdampak. Semakin cepat datanya terkumpul, semakin cepat penyalurannya,” kata Saifullah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah provinsi segera mendata dan menetapkan SK bagi provinsi terdampak banjir dan longsor.
"Semua ini kuncinya kecepatan data. Kalau masyarakat yang rumahnya rusak ringan dan sedang, cepat mendapat bantuan. Mereka bisa pulang, membersihkan rumah, mulai aktivitas," kata.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Gubernur Sumut segera terbitkan SK Rumah Terdampak Bencana Banjir
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2026