Legislator soroti proyek tahun jamak penyebab kas Pemkot Medan menipis

Anggota DPRD Kota Medan Hendra DS menyoroti empat proyek tahun jamak menjadi penyebab saldo di kas daerah Pemkot Medan, Sumatera Utara, menipis.

"Data neraca keuangan Pemkot Medan 2022 dan 2023, ternyata aset lancar di 2023 jauh lebih sedikit dibanding 2022," ucap Hendra di Medan, Rabu.

Neraca Pemkot Medan, kata legislator itu, memiliki aset lancar pada saldo kas daerah tahun anggaran 2022 berjumlah sebesar Rp540,06 miliar lebih.

Sementara tahun anggaran 2023 jumlahnya mengalami penurunan yang begitu tinggi, yakni menjadi sebesar Rp48,58 miliar lebih.

"Artinya, hampir Rp500 miliar 'hilang'. Itu yang membuat keuangan di Pemkot Medan menjadi 'cengap-cengap'," kata dia.

Laporan pertanggungjawaban Wali Kota Medan tahun anggaran 2023, kata Hendra, defisit kas daerah Pemkot Medan akibat beban bayar di awal proyek tahun jamak.

Keempat proyek tahun jamak tersebut dikerjakan oleh Dinas Perumahan Kawasan dan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan.

"Ada empat program pembangunan prioritas, yakni proyek revitalisasi Stadion Kebun Bunga, Islamic Center, UMKM Center di Universitas Sumatera Utara, dan lanjutan revitalisasi Lapangan Merdeka," tuturnya.

Selain itu, kata dia, ada tiga perusahaan umum daerah milik Pemkot Medan yang terus merugi setiap tahun, dan penyebab investasi jangka panjang mengalami penurunan.

Pihaknya juga mengatakan, penyertaan modal Pemkot Medan ke tiga PUD tahun anggaran 2022 sebesar Rp357,37 miliar lebih, dan tahun anggaran 2023 sebesar Rp349,61 miliar lebih.

"PUD milik Pemkot Medan juga menjadi beban karena merugi terus setiap tahun. Kalau rugi terus, lebih baik PUD itu digabung atau ditutup saja," cakap Hendra.

Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman dalam laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2023 menyebutkan Pemkot Medan melaksanakan kerja dengan tepat waktu dan berkualitas.

Termasuk, kata dia, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Selain itu, kita juga cepat menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan.RI Perwakilan Provinsi Sumut," ungkap Aulia.*