Pelaksana Tugas Bupati Langkat Syah Afandin menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Daerah untuk Meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), bertempat di Gedung Keuangan Negara Medan, Kamis (9/11).
Dimana FGD itu juga dihadiri oleh perwakilan Pejabat Gubernur Sumatera Utara, perwakilan BPK dan enam kepala daerah yaitu Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Tanjung Balai.
Kepala Kantor wilayah DJPB Provinsi Sumatera Utara Syaiful menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang hadir ini sebagai wujud dan tanggung jawab amanat didalam pundak kita.
"Kegiatan ini di hadiri oleh enam kepala daerah dari 34 Pemda di Sumatra Utara dan sudah hadir narasumber utama Kepala Perwakilan BPK yang akan menyampaikan strategi mengelola keuangan yang lebih baik," ucapnya.
"Kami menjalankan fungsi pembinaan pengelolaan keuangan termasuk pertanggungjawaban laporan keuangan," tambahnya.
Dimana Sumatera Utara sampai saat ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik jadi memberikan optimisme bersama dan harus kita jaga trend baik ini, seiring dengan pertumbuhan nasional hampir sama yaitu 4,9 persen.
Sementara inflasi sebanyak 0,07 persen dan rata rata 2,6 persen untuk Sumatera Utara dan nasional 2,56 persen. Kita optimis sampai akhir tahun kita jaga ini agar sesuai dengan APBN APBD kita.
"Anggaran belanja yang dikelola secara nasional untuk regional Sumatera Utara 63,56 persen transfer ke daerah. Agar dapat dibelanjakan sebaik baiknya dan dimaksimalkan," pesannya.
Ia juga menyampaikan, pertanggungjawaban pengolaan anggaran daerah 2022 sudah selesai di audit. Untuk provinsi Sumatera Utara sudah di lakukan terhadap 34 Kabupaten/kota, terdapat 28 pemerintah daerah mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan enam Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Hal ini yang masih jadi tugas kami untuk memberi arahan agar kedepannya dapat berubah opini menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
Dimana FGD itu juga dihadiri oleh perwakilan Pejabat Gubernur Sumatera Utara, perwakilan BPK dan enam kepala daerah yaitu Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Tanjung Balai.
Kepala Kantor wilayah DJPB Provinsi Sumatera Utara Syaiful menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang hadir ini sebagai wujud dan tanggung jawab amanat didalam pundak kita.
"Kegiatan ini di hadiri oleh enam kepala daerah dari 34 Pemda di Sumatra Utara dan sudah hadir narasumber utama Kepala Perwakilan BPK yang akan menyampaikan strategi mengelola keuangan yang lebih baik," ucapnya.
"Kami menjalankan fungsi pembinaan pengelolaan keuangan termasuk pertanggungjawaban laporan keuangan," tambahnya.
Dimana Sumatera Utara sampai saat ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik jadi memberikan optimisme bersama dan harus kita jaga trend baik ini, seiring dengan pertumbuhan nasional hampir sama yaitu 4,9 persen.
Sementara inflasi sebanyak 0,07 persen dan rata rata 2,6 persen untuk Sumatera Utara dan nasional 2,56 persen. Kita optimis sampai akhir tahun kita jaga ini agar sesuai dengan APBN APBD kita.
"Anggaran belanja yang dikelola secara nasional untuk regional Sumatera Utara 63,56 persen transfer ke daerah. Agar dapat dibelanjakan sebaik baiknya dan dimaksimalkan," pesannya.
Ia juga menyampaikan, pertanggungjawaban pengolaan anggaran daerah 2022 sudah selesai di audit. Untuk provinsi Sumatera Utara sudah di lakukan terhadap 34 Kabupaten/kota, terdapat 28 pemerintah daerah mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan enam Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Hal ini yang masih jadi tugas kami untuk memberi arahan agar kedepannya dapat berubah opini menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023