Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus berupaya mengendalikan inflasi dengan menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan strategis.
"TPID menyelenggarakan rapat koordinasi guna merumuskan kebijakan untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan strategis dalam upaya pengendalian inflasi," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Arief S Trinugroho dalam sambutan pada Rapat Koordinasi Pengendali Inflasi, di Medan, Jumat.
Ia mengatakan tiga tantangan struktural yang berpengaruh dan menjadi topik pembahasan dalam rakor tersebut yakni aspek produksi, distribusi, maupun permintaan di tingkat konsumen.
"Sisi produksi, permasalahan yang tengah dihadapi adalah perubahan iklim dan cuaca ekstrem, seperti El Nino yang tidak dapat dihindarkan di berbagai wilayah," kata Arief.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat menimbulkan gagal panen, sehingga pasokan mengalami gangguan yang perlu diwaspadai agar tidak defisit pasokan pangan.
"Selanjutnya dari sisi distribusi, ada beberapa tantangan yang perlu segera diselesaikan adalah relatif panjangnya rantai distribusi, infrastruktur dan jaringan transportasi yang masih kurang memadai, dan minimalnya literasi pemanfaatan teknologi digital, sehingga tantangan ini mendorong kenaikan harga yang cukup tinggi di tingkat konsumen," jelasnya.
Untuk menjawab tantangan itu, kata dia, Pemprov Sumut dan TPID perlu melakukan beberapa upaya seperti mendorong peluasan kerja sama antardaerah yang terintegrasi serta melakukan digitalisasi rantai pasokan pangan.
"Kemudian dari sisi permintaan, perlu dilakukan penguatan nilai tambah sektor pangan sebagai pilar ekonomi, dengan cara melakukan hilirisasi pada produk hasil pertanian, khususnya tanaman hortikultura" sebutnya.
Hal tersebut, Ia melanjutkan untuk dapat meminimalisir meningkatnya permintaan ketika pasokan sedang terbatas, karena sudah tersedia banyaknya pilihan produk turunan hortikultura di pasar.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumut Wira Kusuma mengatakan, beberapa komoditas yang menjadi perhatian jelang hari besar keagamaan nasional (HBKN) antara lain minyak goreng, telur ayam, daging ayam ikan dencis, sawi hijau, aneka cabai dan beras.
“Beberapa permasalahan masih membayangi inflasi pangan termasuk beras dari sisi produksi, distribusi dan konsumsi memerlukan solusi jangka pendek dan jangka menengah, ujar Wira.
Sebagai quick win, kata Wira, beberapa upaya yang perlu dilakukan dalam 1-2 bulan ke depan antara lain mengantisipasi potensi peningkatan curah hujan, memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan satgas pangan untuk mengawasi penjualan pangan, termasuk beras ke luar Sumut.
"Perlu juga pemanfaatan belanja tidak terduga (BTT)dalam bentuk subsidi ongkos angkut bahan pangan, serta dana dekon untuk pelaksanaan pasar murah dan Bulog juga perlu mengawal impor beras ke Sumatera Utara untuk mengamankan pasokan. Ditambah optimalisasi peran BUMD atau PUD untuk stabilisasi pasokan dan harga," kata Wira.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
"TPID menyelenggarakan rapat koordinasi guna merumuskan kebijakan untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan strategis dalam upaya pengendalian inflasi," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Arief S Trinugroho dalam sambutan pada Rapat Koordinasi Pengendali Inflasi, di Medan, Jumat.
Ia mengatakan tiga tantangan struktural yang berpengaruh dan menjadi topik pembahasan dalam rakor tersebut yakni aspek produksi, distribusi, maupun permintaan di tingkat konsumen.
"Sisi produksi, permasalahan yang tengah dihadapi adalah perubahan iklim dan cuaca ekstrem, seperti El Nino yang tidak dapat dihindarkan di berbagai wilayah," kata Arief.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat menimbulkan gagal panen, sehingga pasokan mengalami gangguan yang perlu diwaspadai agar tidak defisit pasokan pangan.
"Selanjutnya dari sisi distribusi, ada beberapa tantangan yang perlu segera diselesaikan adalah relatif panjangnya rantai distribusi, infrastruktur dan jaringan transportasi yang masih kurang memadai, dan minimalnya literasi pemanfaatan teknologi digital, sehingga tantangan ini mendorong kenaikan harga yang cukup tinggi di tingkat konsumen," jelasnya.
Untuk menjawab tantangan itu, kata dia, Pemprov Sumut dan TPID perlu melakukan beberapa upaya seperti mendorong peluasan kerja sama antardaerah yang terintegrasi serta melakukan digitalisasi rantai pasokan pangan.
"Kemudian dari sisi permintaan, perlu dilakukan penguatan nilai tambah sektor pangan sebagai pilar ekonomi, dengan cara melakukan hilirisasi pada produk hasil pertanian, khususnya tanaman hortikultura" sebutnya.
Hal tersebut, Ia melanjutkan untuk dapat meminimalisir meningkatnya permintaan ketika pasokan sedang terbatas, karena sudah tersedia banyaknya pilihan produk turunan hortikultura di pasar.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumut Wira Kusuma mengatakan, beberapa komoditas yang menjadi perhatian jelang hari besar keagamaan nasional (HBKN) antara lain minyak goreng, telur ayam, daging ayam ikan dencis, sawi hijau, aneka cabai dan beras.
“Beberapa permasalahan masih membayangi inflasi pangan termasuk beras dari sisi produksi, distribusi dan konsumsi memerlukan solusi jangka pendek dan jangka menengah, ujar Wira.
Sebagai quick win, kata Wira, beberapa upaya yang perlu dilakukan dalam 1-2 bulan ke depan antara lain mengantisipasi potensi peningkatan curah hujan, memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan satgas pangan untuk mengawasi penjualan pangan, termasuk beras ke luar Sumut.
"Perlu juga pemanfaatan belanja tidak terduga (BTT)dalam bentuk subsidi ongkos angkut bahan pangan, serta dana dekon untuk pelaksanaan pasar murah dan Bulog juga perlu mengawal impor beras ke Sumatera Utara untuk mengamankan pasokan. Ditambah optimalisasi peran BUMD atau PUD untuk stabilisasi pasokan dan harga," kata Wira.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023