Untuk mempercepat pemulihan ekonomi di tingkat daerah, para kepala-kepala daerah di Indonesia disarankan membentuk sebuah wadah tempat berkumpulnya para pengusaha-pengusaha yang ada di daerah.
Dengan adanya wadah itu nantinya diharapkan bisa memberikan sumbang saran, bantuan pembangunan, sumber daya manusia, penjaminan perbankan (avalis) maupun permodalan terhadap program-program pemerintah daerah yang tidak tertampung dalam APBD.
"Para kepala-kepala daerah di Indonesia perlu untuk membentuk sebuah wadah tempat berkumpulnya para pengusaha-pengusaha daerah. Dengan adanya wadah ini nantinya dapat memberikan sumbang saran, bantuan pembangunan maupun permodalan terhadap program-program pemerintah daerah yang tidak tertampung dalam APBD," sebut staf khusus Bupati Madina bidang ekonomi pembangunan, Irwan Hamdani Daulay dalam keterangannya kepada ANTARA, Minggu (5/3).
Wadah tersebut kata Irwan dapat berupa konsorsium yang didirikan oleh pengusaha yang sedang berinvestasi di daerah baik itu perusahaan besar maupun usaha mikro kecil menengah yang tentunya nanti konsorsium itu didukung oleh Kadin, Hipmi maupun organisasi profesi yang bergerak dalam bisnis.
Menurut Irwan, gagasan ini dianggap penting apalagi di saat para kepala daerah itu sedang berusaha memulihkan perekonomian daerahnya dengan anggaran yang sangat minim terlebih melambatnya investasi serta terganggunya daya beli masyarakat.
Bagi Kabupaten Madina sendiri yang saat ini banyak memiliki perusahaan yang berinvestasi baik pada sektor perkebunan, Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS), pertambangan, usaha panasbumi, perdagangan maupun jasa sangat memungkinkan untuk membentuk konsorsium ini.
Kata dia, dengan adanya konsorsium pengusaha daerah ini banyak hal yang nantinya dapat dilakukan konsorsium itu, misalnya dukungan alat berat untuk pembukaan jalan dan pengerasan jalan desa-desa terilisolir, rehabilitasi sekolah-sekolah di daerah terpencil, bantuan pendidikan bagi kalangan miskin, bantuan bencana alam.
Selain itu konsorsium pengusaha itu juga dapat memberikan sumbang saran dan dukungan SDM bagi percepatan pembangunan perekonomian daerah, baik berupa perencanaan, studi kelayakan maupun turut mempromosikan berbagai proposal investasi baik di dalam negeri maupun Perusahaan Modal Asing (PMA).
"Konsorsium pengusaha tersebut juga dapat memfasilitasi pendirian dan pengembangan usaha-usaha masyarakat terutama di sektor Pertanian, peternakan dan perikanan, baik dalam bentuk pendampingan, analis untuk pembiayaan perbankan maupun menjadi off taker terhadap produk-produk yang dihasilkan," jelas dia.
Untuk mewujudkan ide ini jelas Irwan, pemerintah daerah perlu mengundang para pengusaha dan menjelaskan kondisi perekonomian daerah dan kendala-kendala yang dihadapi serta solusi yang diprogramkan.
Melihat luasnya ruang lingkup permasalahan yang dihadapi daerah, menurut Irwan merupakan suatu hal yang tidak mungkin jika hanya mengharapkan pemerintah daerah yang berjalan sendiri menyelesaikannya, oleh karena itu kolaborasi dengan seluruh stake holder terutama dengan para pengusaha menjadi keniscayaan.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
Dengan adanya wadah itu nantinya diharapkan bisa memberikan sumbang saran, bantuan pembangunan, sumber daya manusia, penjaminan perbankan (avalis) maupun permodalan terhadap program-program pemerintah daerah yang tidak tertampung dalam APBD.
"Para kepala-kepala daerah di Indonesia perlu untuk membentuk sebuah wadah tempat berkumpulnya para pengusaha-pengusaha daerah. Dengan adanya wadah ini nantinya dapat memberikan sumbang saran, bantuan pembangunan maupun permodalan terhadap program-program pemerintah daerah yang tidak tertampung dalam APBD," sebut staf khusus Bupati Madina bidang ekonomi pembangunan, Irwan Hamdani Daulay dalam keterangannya kepada ANTARA, Minggu (5/3).
Wadah tersebut kata Irwan dapat berupa konsorsium yang didirikan oleh pengusaha yang sedang berinvestasi di daerah baik itu perusahaan besar maupun usaha mikro kecil menengah yang tentunya nanti konsorsium itu didukung oleh Kadin, Hipmi maupun organisasi profesi yang bergerak dalam bisnis.
Menurut Irwan, gagasan ini dianggap penting apalagi di saat para kepala daerah itu sedang berusaha memulihkan perekonomian daerahnya dengan anggaran yang sangat minim terlebih melambatnya investasi serta terganggunya daya beli masyarakat.
Bagi Kabupaten Madina sendiri yang saat ini banyak memiliki perusahaan yang berinvestasi baik pada sektor perkebunan, Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS), pertambangan, usaha panasbumi, perdagangan maupun jasa sangat memungkinkan untuk membentuk konsorsium ini.
Kata dia, dengan adanya konsorsium pengusaha daerah ini banyak hal yang nantinya dapat dilakukan konsorsium itu, misalnya dukungan alat berat untuk pembukaan jalan dan pengerasan jalan desa-desa terilisolir, rehabilitasi sekolah-sekolah di daerah terpencil, bantuan pendidikan bagi kalangan miskin, bantuan bencana alam.
Selain itu konsorsium pengusaha itu juga dapat memberikan sumbang saran dan dukungan SDM bagi percepatan pembangunan perekonomian daerah, baik berupa perencanaan, studi kelayakan maupun turut mempromosikan berbagai proposal investasi baik di dalam negeri maupun Perusahaan Modal Asing (PMA).
"Konsorsium pengusaha tersebut juga dapat memfasilitasi pendirian dan pengembangan usaha-usaha masyarakat terutama di sektor Pertanian, peternakan dan perikanan, baik dalam bentuk pendampingan, analis untuk pembiayaan perbankan maupun menjadi off taker terhadap produk-produk yang dihasilkan," jelas dia.
Untuk mewujudkan ide ini jelas Irwan, pemerintah daerah perlu mengundang para pengusaha dan menjelaskan kondisi perekonomian daerah dan kendala-kendala yang dihadapi serta solusi yang diprogramkan.
Melihat luasnya ruang lingkup permasalahan yang dihadapi daerah, menurut Irwan merupakan suatu hal yang tidak mungkin jika hanya mengharapkan pemerintah daerah yang berjalan sendiri menyelesaikannya, oleh karena itu kolaborasi dengan seluruh stake holder terutama dengan para pengusaha menjadi keniscayaan.
Editor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023