Pemerintah telah melakukan penyesuaian harga BBM yang diikuti dengan pengalihan subsidi yang sudah berlangsung menjadi bantalan sosial bagi 40 persen masyarakat rentan merupakan langkah yang tepat dan visioner.
Hal itu disampaikan Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Langkat Heri Widiyanto, di Stabat, Rabu, (14/9).
Selain itu tidak ada satu persen pun nilai subsidi yang dikoreksi oleh Pemerintah untuk segera disalurkan dalam bentuk bansos, merupakan upaya pendampingan Pemerintah terhadap masyarakat rentan dalam menyikapi dampak kesulitan ekonomi akibat fenomena global saat ini, katanya.
"Ini tentu mengandung resiko dan konsekuensi bagi bangsa kita. Namun masyarakat kita perlu memandang luas bahwa selain memberikan atensi lebih pada kepentingan masyarakat rentan, juga upaya penyelamatan besar yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan penyesuaian harga BBM ini, yaitu menjaga stabilitas fiskal Keuangan APBN negara kita, sehingga tidak tumbang ataupun mengalami krisis seperti Laos, Srilanka, Panama, dan lainnya," sambungnya.
"Kita harusnya bisa memahami kenapa Pemerintah menyesuaikan harga BBM. Dimana ada perbaikan penyaluran subsidi yang selama ini tidak tepat sasaran," ucapnya.
Ini memang pilihan yang sulit harus diambil oleh Pemerintah, lanjutnya, guna untuk kepentingan masyarakat secara luas.
Karena jika harga BBM tidak disesuaikan keadaan pasti akan lebih sulit. Kami siap mendukung kebijakan tersebut dan turut membantu meringankan beban Pemerintah Indonesia.
Disamping itu menyarankan sudah saatnya Pemerintah menerapkan pembatasan terhadap kendaraan BBM bersubsidi, sehingga subsidi menjadi tepat sasaran.
Heri Widiyanto juga menekankan agar dalam penyaluran bansos harus tepat kepada sasaran terutama rakyat yang benar-benar miskin dan harus ada perbaikan dalam penyalurannya.
Sehingga tidak ada lagi keluhan dari warga bahwa bansos tidak tepat sasaran seperti yang selama ini kita dengar di Kabupaten Langkat.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022
Hal itu disampaikan Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Langkat Heri Widiyanto, di Stabat, Rabu, (14/9).
Selain itu tidak ada satu persen pun nilai subsidi yang dikoreksi oleh Pemerintah untuk segera disalurkan dalam bentuk bansos, merupakan upaya pendampingan Pemerintah terhadap masyarakat rentan dalam menyikapi dampak kesulitan ekonomi akibat fenomena global saat ini, katanya.
"Ini tentu mengandung resiko dan konsekuensi bagi bangsa kita. Namun masyarakat kita perlu memandang luas bahwa selain memberikan atensi lebih pada kepentingan masyarakat rentan, juga upaya penyelamatan besar yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan penyesuaian harga BBM ini, yaitu menjaga stabilitas fiskal Keuangan APBN negara kita, sehingga tidak tumbang ataupun mengalami krisis seperti Laos, Srilanka, Panama, dan lainnya," sambungnya.
"Kita harusnya bisa memahami kenapa Pemerintah menyesuaikan harga BBM. Dimana ada perbaikan penyaluran subsidi yang selama ini tidak tepat sasaran," ucapnya.
Ini memang pilihan yang sulit harus diambil oleh Pemerintah, lanjutnya, guna untuk kepentingan masyarakat secara luas.
Karena jika harga BBM tidak disesuaikan keadaan pasti akan lebih sulit. Kami siap mendukung kebijakan tersebut dan turut membantu meringankan beban Pemerintah Indonesia.
Disamping itu menyarankan sudah saatnya Pemerintah menerapkan pembatasan terhadap kendaraan BBM bersubsidi, sehingga subsidi menjadi tepat sasaran.
Heri Widiyanto juga menekankan agar dalam penyaluran bansos harus tepat kepada sasaran terutama rakyat yang benar-benar miskin dan harus ada perbaikan dalam penyalurannya.
Sehingga tidak ada lagi keluhan dari warga bahwa bansos tidak tepat sasaran seperti yang selama ini kita dengar di Kabupaten Langkat.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022