Kesempatan bertemu Badan Legislasi (Baleg) DPR RI benar-benar dimanfaatkan oleh Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi. Di hadapan wakil rakyat itu Edy curhat bahwa dirinya kekurangan anggaran untuk penanganan infrastruktur.
Menurut Edy, dia hanya bisa mengalokasikan anggaran Rp400 miliar pertahun untuk perbaikan infrastruktur jalan. Sedangkan total panjang jalan di Sumut mencapai 3.005 kilometer.
"Perbaikan satu kilometer jalan dibutuhkan dana Rp5 miliar," kata Edy Rahmayadi saat bertemu Baleg DPR RI di Aula Tengku Rizal Nurdin Medan, Senin (24/1).
Baca juga: Nilai aset BUMD Pemprov Sumut tembus Rp40,04 triliun
Ia berharap, kehadiran Baleg DPR RI dapat membawa dampak positif bagi pembangunan Sumut untuk dibahas dan direalisasikan.
Apalagi negara memeroleh pajak hasil perkebunan di Sumut sebesar Rp 500 triliun. Namun, Dana Bagi Hasil perkebunan yang diperoleh Sumut untuk pembangunan hanya sebesar Rp 24-25 triliun.
"Sebenarnya tidak apa-apa. Tetapi juga yang digunakan lahan sampai 3,5 juta hektare itu pastinya merusak jalan, seperti yang saya sampaikan tadi," ucapnya.
Sehingga ia berharap ada Undang-undang yang mengatur tentang Dana Bagi Hasil perkebunan yang menguntungkan daerah, khususnya Sumut.
"Mohon ini terealisasi untuk pembangunan, di Sumut khususnya. Juga bagi provinsi lainnya," ujar Edy.
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Abdul Wahid pun mengamini bahwa dampak dari aktivitas pengangkutan yang dilakukan perusahaan perkebunan adalah rusaknya infrastruktur.
"Ini akan menjadi masukkan bagi kami di Baleg sebagai aspirasi untuk dibahas," kata Abdul Wahid.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022
Menurut Edy, dia hanya bisa mengalokasikan anggaran Rp400 miliar pertahun untuk perbaikan infrastruktur jalan. Sedangkan total panjang jalan di Sumut mencapai 3.005 kilometer.
"Perbaikan satu kilometer jalan dibutuhkan dana Rp5 miliar," kata Edy Rahmayadi saat bertemu Baleg DPR RI di Aula Tengku Rizal Nurdin Medan, Senin (24/1).
Baca juga: Nilai aset BUMD Pemprov Sumut tembus Rp40,04 triliun
Ia berharap, kehadiran Baleg DPR RI dapat membawa dampak positif bagi pembangunan Sumut untuk dibahas dan direalisasikan.
Apalagi negara memeroleh pajak hasil perkebunan di Sumut sebesar Rp 500 triliun. Namun, Dana Bagi Hasil perkebunan yang diperoleh Sumut untuk pembangunan hanya sebesar Rp 24-25 triliun.
"Sebenarnya tidak apa-apa. Tetapi juga yang digunakan lahan sampai 3,5 juta hektare itu pastinya merusak jalan, seperti yang saya sampaikan tadi," ucapnya.
Sehingga ia berharap ada Undang-undang yang mengatur tentang Dana Bagi Hasil perkebunan yang menguntungkan daerah, khususnya Sumut.
"Mohon ini terealisasi untuk pembangunan, di Sumut khususnya. Juga bagi provinsi lainnya," ujar Edy.
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Abdul Wahid pun mengamini bahwa dampak dari aktivitas pengangkutan yang dilakukan perusahaan perkebunan adalah rusaknya infrastruktur.
"Ini akan menjadi masukkan bagi kami di Baleg sebagai aspirasi untuk dibahas," kata Abdul Wahid.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2022