Pemprov Sumatera Utara mendorong seluruh pemerintah kabupaten kota di Sumatera Utara untuk secepatnya menerapkan digital farming kepada para petani di wilayah masing-masing guna mengendalikan inflasi.
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, di Medan, Selasa, mendorong seluruh pemerintah kabupaten kota di Sumatera Utara untuk secepatnya menerapkan digital farming kepada para pelaku pertanian.
Hal itu dilakukan dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan penguatan daya beli masyarakat.
Baca juga: Pemprov Sumut akan bangun kilang produksi kopi di Tapsel penuhi kebutuhan ekspor
"Serta memperkuat jaringan distribusi dari hulu terhadap UMKM khususnya dari sektor pertanian," katanya.
Ia menjelaskan kebijakan pengendalian inflasi saat ini tidak hanya fokus terhadap upaya pengendalian harga/ tetapi juga menyasar pada daya beli masyarakat dan para produsen
Para produsen seperti petani harus menerapkan digital farming atau program mengelola sektor pertanian berbasis digital agroteknologi sejak dini.
Iinflasi terjadi karena adanya peningkatan harga pada kelompok "volatile food" dan "administered prices" sehingga harga komoditas seperti cabai, beras dan bawang sering tidak stabil.
Ia mencontohkan, pengoptimalan mesin penyimpan bisa membantu petani tetap menanam sesuai dengan siklusnya guna tetap mencukupi pasokan dan menjamin produksinya akan diserap.
"Untuk itu ke depan peran BUMD akan lebih didorong untuk membantu para petani guna menjamin harga lebih stabil dan produksi terserap dengan baik," katanya.
Sementara Wakil Ketua TPID Sumut, Soekowardojo, mengatakan walau sulit diterapkan secara perorangan, digital farming bisa dimulai melalui kelompok tani yang ada di wilayah-wilayah yang selama ini berpotensi.
"Sehingga aktivitas ekonominya bisa tumbuh dan berkembang," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, di Medan, Selasa, mendorong seluruh pemerintah kabupaten kota di Sumatera Utara untuk secepatnya menerapkan digital farming kepada para pelaku pertanian.
Hal itu dilakukan dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan penguatan daya beli masyarakat.
Baca juga: Pemprov Sumut akan bangun kilang produksi kopi di Tapsel penuhi kebutuhan ekspor
"Serta memperkuat jaringan distribusi dari hulu terhadap UMKM khususnya dari sektor pertanian," katanya.
Ia menjelaskan kebijakan pengendalian inflasi saat ini tidak hanya fokus terhadap upaya pengendalian harga/ tetapi juga menyasar pada daya beli masyarakat dan para produsen
Para produsen seperti petani harus menerapkan digital farming atau program mengelola sektor pertanian berbasis digital agroteknologi sejak dini.
Iinflasi terjadi karena adanya peningkatan harga pada kelompok "volatile food" dan "administered prices" sehingga harga komoditas seperti cabai, beras dan bawang sering tidak stabil.
Ia mencontohkan, pengoptimalan mesin penyimpan bisa membantu petani tetap menanam sesuai dengan siklusnya guna tetap mencukupi pasokan dan menjamin produksinya akan diserap.
"Untuk itu ke depan peran BUMD akan lebih didorong untuk membantu para petani guna menjamin harga lebih stabil dan produksi terserap dengan baik," katanya.
Sementara Wakil Ketua TPID Sumut, Soekowardojo, mengatakan walau sulit diterapkan secara perorangan, digital farming bisa dimulai melalui kelompok tani yang ada di wilayah-wilayah yang selama ini berpotensi.
"Sehingga aktivitas ekonominya bisa tumbuh dan berkembang," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021