Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Letnan Jenderal (Letjen) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Doni Monardo menyebutkan masih ada sebanyak 17 persen masyarakat yang tak percaya dan menganggap tidak mungkin dan sangat tidak mungkin untuk terpapar COVID-19.
Doni Monardo dalam laporannya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat rapat terbatas yang dipimpin Presiden dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin, mengatakan telah melaporkan ke Presiden tentang 17 persen masyarakat yg masih menganggap tidak mungkin dan sangat tidak mungkin untuk terpapar COVID-19.
“Kami tadi juga melaporkan kepada Presiden tentang adanya 17 persen masyarakat yang masih menganggap tidak mungkin dan sangat tidak mungkin untuk terpapar COVID-19, nah ini tentu angka yang sangat besar dan tadi Bapak Presiden juga menekankan berulang kali tentang pentingnya perubahan perilaku,” katanya.
Ia menambahkan, jika dilihat data-data di seluruh provinsi ternyata Maluku berada pada posisi yang pertama kemudian Jakarta.
Baca juga: Twitter tandai cuitan Donald Trump terkait dirinya kebal corona
“DKI pada bulan Juli yang lalu hasil survei yang dilakukan oleh Balitbangkes Kemenkes tingkat masyarakat yang tidak mungkin dan sangat tidak mungkin itu 30 persen. sekarang sudah turun di posisi 13,78 persen,” katanya.
Kemudian, ia menambahkan, Jawa Timur yang semula posisinya pada bulan Juli 2020 berada pada posisi 29 persen sekarang berada pada posisi 18,37 persen.
Menurut dia, kolaborasi dari seluruh komponen diyakini akan bisa mengubah cara pandang masyarakat yang semula merasa tidak mungkin dan sangat tidak mungkin terpapar COVID-19 tapi secara perlahan sudah semakin baik dan sudah semakin banyak yang menyadarinya.
Doni juga menekankan terkait pentingnya media terutama media sosial yang selama ini menjadi yang paling populer untuk penyebaran informasi tentang protokol kesehatan.
“Media yang pertama peringkatnya adalah media sosial kemudian diikuti TV, WhatsApp, media online, poster, dan juga selanjutnya untuk surat kabar serta radio,” katanya.
Kemudian ia menekankan, tingkat kepatuhan masyarakat yang ternyata dipengaruhi oleh adanya sanksi atau tidak.
“Jadi masyarakat memberikan kesaksian dari hasil survei yang dilakukan oleh BPS untuk 90.967 responden, jadi 55 persen merasa karena tidak ada sanksi dan juga kita lihat di sini masalah keteladanan kepemimpinan. Ini juga masuk pada posisi 19 persen, jadi kita sangat berharap seluruh pihak, seluruh pejabat, seluruh aparat, dan tokoh-tokoh di manapun berada untuk bisa mengajak masyarakat dengan cara memberi contoh,” katanya.*
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
Doni Monardo dalam laporannya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat rapat terbatas yang dipimpin Presiden dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin, mengatakan telah melaporkan ke Presiden tentang 17 persen masyarakat yg masih menganggap tidak mungkin dan sangat tidak mungkin untuk terpapar COVID-19.
“Kami tadi juga melaporkan kepada Presiden tentang adanya 17 persen masyarakat yang masih menganggap tidak mungkin dan sangat tidak mungkin untuk terpapar COVID-19, nah ini tentu angka yang sangat besar dan tadi Bapak Presiden juga menekankan berulang kali tentang pentingnya perubahan perilaku,” katanya.
Ia menambahkan, jika dilihat data-data di seluruh provinsi ternyata Maluku berada pada posisi yang pertama kemudian Jakarta.
Baca juga: Twitter tandai cuitan Donald Trump terkait dirinya kebal corona
“DKI pada bulan Juli yang lalu hasil survei yang dilakukan oleh Balitbangkes Kemenkes tingkat masyarakat yang tidak mungkin dan sangat tidak mungkin itu 30 persen. sekarang sudah turun di posisi 13,78 persen,” katanya.
Kemudian, ia menambahkan, Jawa Timur yang semula posisinya pada bulan Juli 2020 berada pada posisi 29 persen sekarang berada pada posisi 18,37 persen.
Menurut dia, kolaborasi dari seluruh komponen diyakini akan bisa mengubah cara pandang masyarakat yang semula merasa tidak mungkin dan sangat tidak mungkin terpapar COVID-19 tapi secara perlahan sudah semakin baik dan sudah semakin banyak yang menyadarinya.
Doni juga menekankan terkait pentingnya media terutama media sosial yang selama ini menjadi yang paling populer untuk penyebaran informasi tentang protokol kesehatan.
“Media yang pertama peringkatnya adalah media sosial kemudian diikuti TV, WhatsApp, media online, poster, dan juga selanjutnya untuk surat kabar serta radio,” katanya.
Kemudian ia menekankan, tingkat kepatuhan masyarakat yang ternyata dipengaruhi oleh adanya sanksi atau tidak.
“Jadi masyarakat memberikan kesaksian dari hasil survei yang dilakukan oleh BPS untuk 90.967 responden, jadi 55 persen merasa karena tidak ada sanksi dan juga kita lihat di sini masalah keteladanan kepemimpinan. Ini juga masuk pada posisi 19 persen, jadi kita sangat berharap seluruh pihak, seluruh pejabat, seluruh aparat, dan tokoh-tokoh di manapun berada untuk bisa mengajak masyarakat dengan cara memberi contoh,” katanya.*
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020