Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kembali menggelar sidang pemeriksaan lanjutan Perkara No. 13/KPPU-I/2019 atas Dugaan Pelanggaraan Pasal 14, Pasal 15 Ayat 2 dan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) terkait Jasa Angkutan Sewa Khusus.
Kepala Kantor KPPU Wilayah I Ramli Simanjuntak di Medan, Kamis (19/12), mengatakan perkara ini masih tetap berlanjut dengan melakukan pemeriksaan kepada saksi, ahli dan para terlapor, dimana pemeriksaan saksi tidak hanya dilakukan di Medan, tetapi juga saksi-saksi di Jakarta maupun di kota-kota lainnya, karena perkara ini adalah untuk wilayah seluruh Indonesia.
Sidang pada 17 sampai 19 Desember 2019 tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Komisi Dinni Melanie dan didampingi oleh Guntur Syahputra Saragih dan Afif Hasbullah yang masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi.
Dalam persidangan tersebut, Majelis Komisi menghadirkan lima orang saksi untuk diperiksa dan dimintai keterangannya, dua diantaranya Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumut dan Sarma Hutajulu selaku Anggota DPRD Provinsi Sumut Periode 2014-2019.
Dalam kesaksiannya Dinas Perhubungan Sumut menyampaikan aturan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam menangani angkutan umum berbasis online di Sumut mulai dari penyelenggaraan, wilayah operasi maupun jam operasional.
Sementara dalam kesaksiannya, Sarma menyampaikan keterangannya mengenai poin-poin pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berkaitan dengan order prioritas yg dilakukan oleh Grab kepada mitra TPI.
Selain itu, Majelis Komisi juga menghadirkan PT. Cipta Lestari Trans Sejahtera selaku jasa angkutan sewa khusus yang melakukan kerjasama dengan Grab untuk diperiksa dan dimintai keterangannya mengenai hubungan kerja dan perlakuan antara aplikator atau perusahaan penyedia aplikasi dengan driver individu yang menjadi mitranya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
Kepala Kantor KPPU Wilayah I Ramli Simanjuntak di Medan, Kamis (19/12), mengatakan perkara ini masih tetap berlanjut dengan melakukan pemeriksaan kepada saksi, ahli dan para terlapor, dimana pemeriksaan saksi tidak hanya dilakukan di Medan, tetapi juga saksi-saksi di Jakarta maupun di kota-kota lainnya, karena perkara ini adalah untuk wilayah seluruh Indonesia.
Sidang pada 17 sampai 19 Desember 2019 tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Komisi Dinni Melanie dan didampingi oleh Guntur Syahputra Saragih dan Afif Hasbullah yang masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi.
Dalam persidangan tersebut, Majelis Komisi menghadirkan lima orang saksi untuk diperiksa dan dimintai keterangannya, dua diantaranya Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumut dan Sarma Hutajulu selaku Anggota DPRD Provinsi Sumut Periode 2014-2019.
Dalam kesaksiannya Dinas Perhubungan Sumut menyampaikan aturan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam menangani angkutan umum berbasis online di Sumut mulai dari penyelenggaraan, wilayah operasi maupun jam operasional.
Sementara dalam kesaksiannya, Sarma menyampaikan keterangannya mengenai poin-poin pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berkaitan dengan order prioritas yg dilakukan oleh Grab kepada mitra TPI.
Selain itu, Majelis Komisi juga menghadirkan PT. Cipta Lestari Trans Sejahtera selaku jasa angkutan sewa khusus yang melakukan kerjasama dengan Grab untuk diperiksa dan dimintai keterangannya mengenai hubungan kerja dan perlakuan antara aplikator atau perusahaan penyedia aplikasi dengan driver individu yang menjadi mitranya.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019