Ketua Komisi I DPRD Padangsidimpuan Wildan Lubis menilai program Tim Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan (TP4) Kota Padangsidimpuan gagal karena tidak berdampak pada pembangunan di daerah itu.
"Tidak jelas TP4 itu ada di Pemkot Padangsidimpuan," katanya, di Gedung DPRD, Selasa.
TP4 dinilai hanya membuang anggaran, dan semestinya pemkot memanfaatkan dewan riset dan perangkat OPD lainnya maka
pembangunan dan prioritas ada dan jelas
"Tidak perlu ada TP4 yang tidak jelas programnya, Pernah kalian tahu apa program mereka," katanya.
Terkait temuan TP4 oleh BPK, menurut dia, hal itu wajar karena tidak jelas pembayaran honor, kemudian payung hukumnya juga tidak jelas.
"Mengapa masih dipertahankan dan anehnya apakah TP4 itu tidak dikaji secara akademis," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
"Tidak jelas TP4 itu ada di Pemkot Padangsidimpuan," katanya, di Gedung DPRD, Selasa.
TP4 dinilai hanya membuang anggaran, dan semestinya pemkot memanfaatkan dewan riset dan perangkat OPD lainnya maka
pembangunan dan prioritas ada dan jelas
"Tidak perlu ada TP4 yang tidak jelas programnya, Pernah kalian tahu apa program mereka," katanya.
Terkait temuan TP4 oleh BPK, menurut dia, hal itu wajar karena tidak jelas pembayaran honor, kemudian payung hukumnya juga tidak jelas.
"Mengapa masih dipertahankan dan anehnya apakah TP4 itu tidak dikaji secara akademis," katanya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019