Mantan Menteri Kuangan Aljazair Karim Djoudi muncul di Mahkamah Agung pada Ahad untuk menghadapi pemeriksaan mengenai tuduhan-tuduhan korupsi, televisi negara melaporkan.
Ia tidak dikenai dakwaan tetapi bersama dengan sederet tokoh senior yang dekat dengan mantan Presiden Abdelaziz Bouteflika menghadapi investigasi sejak protes-protes pecah tahun ini yang menuntut elit yang berkuasa mundur.
Talevisi itu kemudian mengatakan Mourad Eulmi, kepala perusahaan SOVAV yang dimiliki keluarga Aljazair itu yang mengelola pabrik perakitan dengan perusahaan Jerman, Volkwagen AG, diperiksa di pengadilan lain di Aljier terkait tuduhan-tuduhan korupsi.
Eulmi ditangkap oleh polisi pekan lalu. Laporan-laporan TV itu tidak memberikan rincian lebih jauh mengenai kasus-kasus Djoudi dan Eulmi dan belum ada pernyataan segera dari tokoh-tokoh tersebut atau pengacara yang mewakili mereka.
Pemeriksaan itu berlangsung setelah Mahkamah Agung memerintahkan penahanan mantan perdana menteri Ahmed Ouyahia dan Abdelmalek Sellal, dan juga mantan menteri perdagangan Amara Benyounes atas "penghamburan dana publik dan pemberian perlakuan khusus yang ilegal".
Tentara sekarang merupakan pemain utama dalam politik Aljazir setelah Bouteflika mundur dua bulan lalu dan kepala stafnya Ahmed Gaed Salah telah mendesak pengadilan mempercepat proses peradilan terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus-kasus korupsi.
Langkah-langkah hukum yang diambil itu tidak menyurutkan aksi-aksi unjuk rasa oleh para pemerotes yang mendesak perubahan-perubahan mendasar dan pembersihan elit yang telah memerintah negara Afrika Utara tersebut sejak kemerdekaan dari Prancis tahun 1962.
Djoudi menjadi menteri keuangan di bawah Ouyahia sejak Juni 2007 hingga Mei 2014 ketika mengundurkan diri karena alasan kesehatan sebelum diangkat sebagai penasihat Bouteflika selama dua tahun belakangan.
Bouteflika mengundurkan diri pada 2 April di bawah tekanan dari tentara dan protes-protes yang meletus pada 22 Februari.
Adik Boutefilka, Said, dan dua mantan kepala intelijen ditahan oleh hakim militer karena "membahayakan otoritas tentara" dan persekongkolan melawan otoritas negara.
Sumber: Reuters
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
Ia tidak dikenai dakwaan tetapi bersama dengan sederet tokoh senior yang dekat dengan mantan Presiden Abdelaziz Bouteflika menghadapi investigasi sejak protes-protes pecah tahun ini yang menuntut elit yang berkuasa mundur.
Talevisi itu kemudian mengatakan Mourad Eulmi, kepala perusahaan SOVAV yang dimiliki keluarga Aljazair itu yang mengelola pabrik perakitan dengan perusahaan Jerman, Volkwagen AG, diperiksa di pengadilan lain di Aljier terkait tuduhan-tuduhan korupsi.
Eulmi ditangkap oleh polisi pekan lalu. Laporan-laporan TV itu tidak memberikan rincian lebih jauh mengenai kasus-kasus Djoudi dan Eulmi dan belum ada pernyataan segera dari tokoh-tokoh tersebut atau pengacara yang mewakili mereka.
Pemeriksaan itu berlangsung setelah Mahkamah Agung memerintahkan penahanan mantan perdana menteri Ahmed Ouyahia dan Abdelmalek Sellal, dan juga mantan menteri perdagangan Amara Benyounes atas "penghamburan dana publik dan pemberian perlakuan khusus yang ilegal".
Tentara sekarang merupakan pemain utama dalam politik Aljazir setelah Bouteflika mundur dua bulan lalu dan kepala stafnya Ahmed Gaed Salah telah mendesak pengadilan mempercepat proses peradilan terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus-kasus korupsi.
Langkah-langkah hukum yang diambil itu tidak menyurutkan aksi-aksi unjuk rasa oleh para pemerotes yang mendesak perubahan-perubahan mendasar dan pembersihan elit yang telah memerintah negara Afrika Utara tersebut sejak kemerdekaan dari Prancis tahun 1962.
Djoudi menjadi menteri keuangan di bawah Ouyahia sejak Juni 2007 hingga Mei 2014 ketika mengundurkan diri karena alasan kesehatan sebelum diangkat sebagai penasihat Bouteflika selama dua tahun belakangan.
Bouteflika mengundurkan diri pada 2 April di bawah tekanan dari tentara dan protes-protes yang meletus pada 22 Februari.
Adik Boutefilka, Said, dan dua mantan kepala intelijen ditahan oleh hakim militer karena "membahayakan otoritas tentara" dan persekongkolan melawan otoritas negara.
Sumber: Reuters
Editor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019