Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Kabupaten Labuhanbatu mengajak masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban dalam membangun bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik.
"Mari kita jaga bangsa Indonesia ini mulai dari daerah-daerah," kata Ketua ADI Kabupaten Labuhanbatu, Irwansyah Hasibuan, Senin di Rantauprapat.
Hal itu disampaikan Irwansyah Hasibuan dalam menyikapi wacana "people power" pasca pemilihan umum 2019 secara serentak.
Ia menjelaskan, wacana "people power" merupakan salah satu tindakan yang tidak mendidik dalam proses demokrasi di Indonesia yang sedang bertumbuh di era milenial saat ini.
Dalam mengisi itu, kata dia, dengan memberikan pemahaman-pemahaman tentang negara berdemokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan perbedaan.
People power tidak harus dilakukan, tetapi bila ada kecurangan maka harus di lakukan secara peraturan konstitusi yang ada di dinegara Republik Indonesia.
Irwansyah Hasibuan juga mengimbau eleman masyarakat untuk bersama-sama merekatkan kembali persatuan dan kesatuan yang sempat terganggu. Pihaknya berupaya menjaga kedaulatan bangsa dari generasi muda yakni mahasiswa.
Mahasiswa memiliki peran penting dalam menentukan arah bangsa Indonesia. "Untuk menjaga keutuhan bangsa, kita harus memberikan pemahaman kepada mashasiswa, karena mereka sebagai garda terdepan dalam menentukan arah bangsa," katanya.
Sementara Ketua DPD Front Pembela Islam Kabupaten Labuhanbatu, Baddarudin Barus menyampaikan bahwa, gerakan "people power" itu tidak ada, yang ada kedaulatan rakyat yang ingin menyampaikan aspirasi pada 22 Mei 2019 mendatang.
Menyampaikan aspirasi adalah hal yang lumrah dan sudah diatur dalam Undang-undang. "Kedaulatan rakyat sifatnya bukan untuk mengulingkan kekuasaan. Hanya menyampaikan aspirasi dan keinginan," katanya.
Ia menjelaskan, pihaknya tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terutama di Kabupaten Labuhanbatu.
Menurut dia, jantungnya ketenangan proses bernegara ini adalah aman, tertib dan tentram. "Bagian ini merupakan pendewasaan dalam berdemokrasi, bukan "people power," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
"Mari kita jaga bangsa Indonesia ini mulai dari daerah-daerah," kata Ketua ADI Kabupaten Labuhanbatu, Irwansyah Hasibuan, Senin di Rantauprapat.
Hal itu disampaikan Irwansyah Hasibuan dalam menyikapi wacana "people power" pasca pemilihan umum 2019 secara serentak.
Ia menjelaskan, wacana "people power" merupakan salah satu tindakan yang tidak mendidik dalam proses demokrasi di Indonesia yang sedang bertumbuh di era milenial saat ini.
Dalam mengisi itu, kata dia, dengan memberikan pemahaman-pemahaman tentang negara berdemokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan perbedaan.
People power tidak harus dilakukan, tetapi bila ada kecurangan maka harus di lakukan secara peraturan konstitusi yang ada di dinegara Republik Indonesia.
Irwansyah Hasibuan juga mengimbau eleman masyarakat untuk bersama-sama merekatkan kembali persatuan dan kesatuan yang sempat terganggu. Pihaknya berupaya menjaga kedaulatan bangsa dari generasi muda yakni mahasiswa.
Mahasiswa memiliki peran penting dalam menentukan arah bangsa Indonesia. "Untuk menjaga keutuhan bangsa, kita harus memberikan pemahaman kepada mashasiswa, karena mereka sebagai garda terdepan dalam menentukan arah bangsa," katanya.
Sementara Ketua DPD Front Pembela Islam Kabupaten Labuhanbatu, Baddarudin Barus menyampaikan bahwa, gerakan "people power" itu tidak ada, yang ada kedaulatan rakyat yang ingin menyampaikan aspirasi pada 22 Mei 2019 mendatang.
Menyampaikan aspirasi adalah hal yang lumrah dan sudah diatur dalam Undang-undang. "Kedaulatan rakyat sifatnya bukan untuk mengulingkan kekuasaan. Hanya menyampaikan aspirasi dan keinginan," katanya.
Ia menjelaskan, pihaknya tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terutama di Kabupaten Labuhanbatu.
Menurut dia, jantungnya ketenangan proses bernegara ini adalah aman, tertib dan tentram. "Bagian ini merupakan pendewasaan dalam berdemokrasi, bukan "people power," katanya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019