Tokoh nasional yang mendukung pasangan calon Prabowo-Sandi, Rizal Ramli, menantang Komisi Pemilihan Umum dan pihak yang mengklaim memiliki data kemenangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 untuk berdebat secara terbuka.
"Saya akan membawa ahli IT dan ahli statistik untuk menantang debat secara terbuka dengan KPU dan pihak yang mengaku memiliki data kemenangan paslon nomor urut 01 untuk berdebat secara terbuka, dan disiarkan media televisi," tegas Rizal Ramli, di Jakarta, Rabu.
Menurut Rizal, tantangan debat publik terkait dengan penghitungan suara Pilpres 2019 adalah bagian dari pembelajaran demokrasi serta menyelamatkan kedaulatan rakyat. Tantangan debat itu juga semata-mata untuk menjalankan prinsip demokrasi, yakni, bebas, adil dan jujur.
"Kalau merasa punya komitmen menjaga demokrasi dan ingin menegakkan kedaulatan rakyat, harusnya mereka mau menerima tantangan saya," kata mantan Menko Kemaritiman ini.
Selain itu, melalui debat terbuka yang disiarkan media televisi niscaya dapat menguak pihak yang sesungguhnya telah melakukan kebohongan.
"Data situng KPU kan selalu dijadikan argumentasi oleh kubu 01 bahwa pihaknya sudah menang. Bahkan, mereka bluffing (menyombong) berdasarkan hitungan mereka, menangnya tebal. Tapi, data situng KPU aja banyak yang salah. Misalnya, input data tidak match (cocok) dengan formulir C1. Ini lah yang membuat rakyat resah. Jadi, ayo kita buka-bukaan data, supaya rakyat tak bingung," tandas Anggota Tim Panel Ekonomi PBB itu.
Sebagaimana diketahui, BPN Prabowo-Sandi telah menegaskan menolak penghitungan suara yang tengah berjalan di KPU. Alasannya, BPN mengklaim telah terjadi banyak kecurangan yang merugikan pihaknya di Pilpres 2019.
"Berdasarkan hal tersebut, kami BPN Prabowo-Sandi bersama rakyat indonesia yang sadar hak demokrasinya, menyatakan menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," kata Ketua BPN Djoko Santoso dalam acara 'Mengungkap fakta-fakta kecurangan pilpres 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5).
Dalam acara yang dihadiri oleh Prabowo-Sandi tersebut, tim teknis BPN menyampaikan pemaparan mengenai berbagai kecurangan yang terjadi sebelum, saat pemungutan suara, dan sesudahnya.
Diantaranya adalah permasalahan daftar pemilih tetap fiktif, politik uang, penggunaan aparat, surat suara tercoblos hingga salah hitung di website KPU. BPN juga menampilkan penghitungan suara versi mereka.
Anggota Dewan Pakar BPN Laode Kamaluddin mengungkapkan, berdasarkan data sistem informasi Direktorat Satgas BPN, perolehan suara Prabowo-Sandi unggul.
Hingga Selasa (14/5/2019), pasangan Prabowo-Sandiaga disebut memperoleh suara sebesar 54,24 persen, sedangkan pasangan Jokowi-Ma-ruf Amin memperoleh suara sebesar 44,14 persen.
Baca juga: BPN Prabowo-Sandi tidak akan ajukan gugatan pemilu ke MK
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
"Saya akan membawa ahli IT dan ahli statistik untuk menantang debat secara terbuka dengan KPU dan pihak yang mengaku memiliki data kemenangan paslon nomor urut 01 untuk berdebat secara terbuka, dan disiarkan media televisi," tegas Rizal Ramli, di Jakarta, Rabu.
Menurut Rizal, tantangan debat publik terkait dengan penghitungan suara Pilpres 2019 adalah bagian dari pembelajaran demokrasi serta menyelamatkan kedaulatan rakyat. Tantangan debat itu juga semata-mata untuk menjalankan prinsip demokrasi, yakni, bebas, adil dan jujur.
"Kalau merasa punya komitmen menjaga demokrasi dan ingin menegakkan kedaulatan rakyat, harusnya mereka mau menerima tantangan saya," kata mantan Menko Kemaritiman ini.
Selain itu, melalui debat terbuka yang disiarkan media televisi niscaya dapat menguak pihak yang sesungguhnya telah melakukan kebohongan.
"Data situng KPU kan selalu dijadikan argumentasi oleh kubu 01 bahwa pihaknya sudah menang. Bahkan, mereka bluffing (menyombong) berdasarkan hitungan mereka, menangnya tebal. Tapi, data situng KPU aja banyak yang salah. Misalnya, input data tidak match (cocok) dengan formulir C1. Ini lah yang membuat rakyat resah. Jadi, ayo kita buka-bukaan data, supaya rakyat tak bingung," tandas Anggota Tim Panel Ekonomi PBB itu.
Sebagaimana diketahui, BPN Prabowo-Sandi telah menegaskan menolak penghitungan suara yang tengah berjalan di KPU. Alasannya, BPN mengklaim telah terjadi banyak kecurangan yang merugikan pihaknya di Pilpres 2019.
"Berdasarkan hal tersebut, kami BPN Prabowo-Sandi bersama rakyat indonesia yang sadar hak demokrasinya, menyatakan menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," kata Ketua BPN Djoko Santoso dalam acara 'Mengungkap fakta-fakta kecurangan pilpres 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5).
Dalam acara yang dihadiri oleh Prabowo-Sandi tersebut, tim teknis BPN menyampaikan pemaparan mengenai berbagai kecurangan yang terjadi sebelum, saat pemungutan suara, dan sesudahnya.
Diantaranya adalah permasalahan daftar pemilih tetap fiktif, politik uang, penggunaan aparat, surat suara tercoblos hingga salah hitung di website KPU. BPN juga menampilkan penghitungan suara versi mereka.
Anggota Dewan Pakar BPN Laode Kamaluddin mengungkapkan, berdasarkan data sistem informasi Direktorat Satgas BPN, perolehan suara Prabowo-Sandi unggul.
Hingga Selasa (14/5/2019), pasangan Prabowo-Sandiaga disebut memperoleh suara sebesar 54,24 persen, sedangkan pasangan Jokowi-Ma-ruf Amin memperoleh suara sebesar 44,14 persen.
Baca juga: BPN Prabowo-Sandi tidak akan ajukan gugatan pemilu ke MK
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019