Sidang paripurna DPRD dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2018 yang tidak dihadiri Wali Kota Tanjungbalai diwarnai aksi "walk out" fraksi PDI Perjuangan dan Gerindra, Rabu (24/4).
Aksi meninggalkan sidang yang dipimpin Ketua DPRD Tanjungbalai, H. Maralelo Siregar itu diawali protes atas yang disampaikan Ketua fraksi PDI Perjuangan, Herna Veva.
Menurut Herna, sesuai undang-undang dan peraturan yang ada, wali kota wajib menyampaikan LKPj terkait realisasi penggunaan APBD kepada DPRD.
Secara etika moral, sebagai pejabat negara LKPj tersebut harus disampaikan langsung oleh Wali Kota Tanjungbalai, H. Muhammad Syahrial, bukan oleh wakil wali kota.
"Lucu jika tanpa alasan wali kota tidak hadir menyampaikan LPKj, sebab ini bentuk tanggung jawab beliau sebagai kepala daerah," kata Herna Veva.
Protes serupa disampaikan anggota fraksi Gerindra H. Syarifuddin Harahap dan Suhibbon yang ikut meninggalkan ruang sidang.
"Sangat disesalkan pertanggungjawaban terkait realisasi APBD tidak disampaikan langsung oleh wali kota, jadi hal ini tidak wajar," kata H. Syarifuddin Harahap.
Hal senada juga disampaikan Suhibbon. Ketidakhadiran wali kota tanpa dapat dijelaskan alasannya, menunjukkan yang bersangkutan tidak menghargai lembaga legislatif.
"Jika paripurna ini dilanjutkan tanpa dihadiri wali kota, saya juga walk out," kata Suhibbon seraya keluar ruangan.
Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota Tanjungbalai, H. Ismail menjelaskan ketidakhadiran wali kota karena sedang dalam urusan dinas.
Menurut Ismail, wali kota dan wakil kali kota adalah satu kesatuan, dimana wakil wali kota membantu tugas-tugas wali kota dan kehadirannya untuk menyampaikan nota pengantar LKPj atas pendelegasian tugas.
"Saya didelegasikan oleh wali kota, maka saya wajib melaksanakannya dengan baik. Dan yang saya tau wali kota sedang ada urusan kedinasan," ujar Ismail.
Setelah mendengarkan berbagai tanggapan sejumlah anggota dewan di antaranya Syahrial Bhakti (PKB), Hj. Artati dan Said Budi (Golkar), Ridwan (Demokrat), serta Hj. Nesy Ariyani dan Rusnaldi Dharma (Hanura), sidang paripurna itu pun kemudian dilanjutkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
Aksi meninggalkan sidang yang dipimpin Ketua DPRD Tanjungbalai, H. Maralelo Siregar itu diawali protes atas yang disampaikan Ketua fraksi PDI Perjuangan, Herna Veva.
Menurut Herna, sesuai undang-undang dan peraturan yang ada, wali kota wajib menyampaikan LKPj terkait realisasi penggunaan APBD kepada DPRD.
Secara etika moral, sebagai pejabat negara LKPj tersebut harus disampaikan langsung oleh Wali Kota Tanjungbalai, H. Muhammad Syahrial, bukan oleh wakil wali kota.
"Lucu jika tanpa alasan wali kota tidak hadir menyampaikan LPKj, sebab ini bentuk tanggung jawab beliau sebagai kepala daerah," kata Herna Veva.
Protes serupa disampaikan anggota fraksi Gerindra H. Syarifuddin Harahap dan Suhibbon yang ikut meninggalkan ruang sidang.
"Sangat disesalkan pertanggungjawaban terkait realisasi APBD tidak disampaikan langsung oleh wali kota, jadi hal ini tidak wajar," kata H. Syarifuddin Harahap.
Hal senada juga disampaikan Suhibbon. Ketidakhadiran wali kota tanpa dapat dijelaskan alasannya, menunjukkan yang bersangkutan tidak menghargai lembaga legislatif.
"Jika paripurna ini dilanjutkan tanpa dihadiri wali kota, saya juga walk out," kata Suhibbon seraya keluar ruangan.
Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota Tanjungbalai, H. Ismail menjelaskan ketidakhadiran wali kota karena sedang dalam urusan dinas.
Menurut Ismail, wali kota dan wakil kali kota adalah satu kesatuan, dimana wakil wali kota membantu tugas-tugas wali kota dan kehadirannya untuk menyampaikan nota pengantar LKPj atas pendelegasian tugas.
"Saya didelegasikan oleh wali kota, maka saya wajib melaksanakannya dengan baik. Dan yang saya tau wali kota sedang ada urusan kedinasan," ujar Ismail.
Setelah mendengarkan berbagai tanggapan sejumlah anggota dewan di antaranya Syahrial Bhakti (PKB), Hj. Artati dan Said Budi (Golkar), Ridwan (Demokrat), serta Hj. Nesy Ariyani dan Rusnaldi Dharma (Hanura), sidang paripurna itu pun kemudian dilanjutkan.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019