Padangsidimpuan (Antaranews Sumut) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidimpuan mengharapkan kinerja program 100 hari kerja Wali Kota Padangsidimpuan dapat maksimal demi keadilan dan kemasyarakatan di Kota Padangsidimpuan.
Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan, Hasanuddin Sipahutar , Rabu, mengatakan, program 100 hari Wali Kota Irsan Efendi menjadi sorotan bagi semua pihak terutama terkait penertiban trotoar dan parkir liar.
"Tepat 5 Januari 2019 kemarin genap 100 hari program Wali Kota Padangsidimpuan, akan tetapi banyak yang tidak dapat terealisasi dengan tegas dan tagas," katanya.
ia mengatakan, walaupun program 100 hari telah usai, yang penting bagaimana kedepan program tersebut berlanjut, mengingat persoalan di lapangan terkait trotoar, parkir liar dan penertiban Pasar Thamrin yang tidak jauh dari kantor wali kota yang harus segera diselesaikan.
Itu harus disikapi serius, mengingat parkir adalah sumber PAD dan pedagang pasar juga memberikan restribusi dan bagian dari penambahan PAD.
"Andai dikelola dengan baik maka PAD Pemkot Padangsidimpuan tidak akan terjadi kebocoran seperti yang sering dirapatkan dalam rapat di DPRD Kota Padangsidimpuan," katanya.
Ia melihat realisasi 100 hari program wali kota kurang maksimal karena masih banyak kesemrautan di kota itu terkait parkir, pasar, dan terminal liar.
"Intinya masyarakat yang menilai bagaimana program 100 hari kinerja Wali Kota Padangsidimpuan terkait program yang pro rakyat. Segala persoalan terkait kebijakan dapat di koordinasi dengan bijak dan mengedepankan peraturan yang humanis dan harmonis," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan, Hasanuddin Sipahutar , Rabu, mengatakan, program 100 hari Wali Kota Irsan Efendi menjadi sorotan bagi semua pihak terutama terkait penertiban trotoar dan parkir liar.
"Tepat 5 Januari 2019 kemarin genap 100 hari program Wali Kota Padangsidimpuan, akan tetapi banyak yang tidak dapat terealisasi dengan tegas dan tagas," katanya.
ia mengatakan, walaupun program 100 hari telah usai, yang penting bagaimana kedepan program tersebut berlanjut, mengingat persoalan di lapangan terkait trotoar, parkir liar dan penertiban Pasar Thamrin yang tidak jauh dari kantor wali kota yang harus segera diselesaikan.
Itu harus disikapi serius, mengingat parkir adalah sumber PAD dan pedagang pasar juga memberikan restribusi dan bagian dari penambahan PAD.
"Andai dikelola dengan baik maka PAD Pemkot Padangsidimpuan tidak akan terjadi kebocoran seperti yang sering dirapatkan dalam rapat di DPRD Kota Padangsidimpuan," katanya.
Ia melihat realisasi 100 hari program wali kota kurang maksimal karena masih banyak kesemrautan di kota itu terkait parkir, pasar, dan terminal liar.
"Intinya masyarakat yang menilai bagaimana program 100 hari kinerja Wali Kota Padangsidimpuan terkait program yang pro rakyat. Segala persoalan terkait kebijakan dapat di koordinasi dengan bijak dan mengedepankan peraturan yang humanis dan harmonis," katanya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019