Padangsidimpuan (Antaranews Sumut) - Minimnya lahan parkir yang resmi milik Pemerintah Kota Padangsidimpuan mengakibatkan sejumlah lahan parkir menjadi semraut.
"Lahan parkir banyak yang belum tergarap dengan baik, lahan parkir sembarangan terkadang menjadi ajang maraknya parkir liar dan maraknya pungutan liar (pungli) di beberapa kawasan di Kota Padangsidimpuan yang segera di evaluasi kepala daerah," kata Ketua DPC PPP Padangsidimpuan, Hasanuddin Sipahutar, Rabu.
Lahan parkir yang tidak tersedia terkadang ada oknum yang memanfaatkan lahan parkir tersebut menjadi legal sebenarnya itu lahan yang ilegal, kemudian kami juga sudah berulang kali menyampaikan kepada dinas terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan untuk menata dan mengelolah lahan parkir resmi dengan memberikan tanda dan papan marka yang sesuai peraturan dan perundang-undangan, pungkas Anggota Komisi II DPRD Padangsidimpuan.
Ada banyak petugas dinas perhubungan yang dapat diberdayakan apalagi ada petugas honor dinas tersebut yang dapat diberdayakan dari segi pengaturan dan penertiban lahan parkir, kata Hasanuddin Sipahutar.
Kami dari DPRD Kota Padangsidimpuan sangat setuju dalam mendukung program pemerintahan dibawah kepemimpinan Irsan-Arwin, kedepan dari sektor parkir ini harus menjadi perhatian serius mengingat pendulang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkot Padangsidimpuan salah satunya dari lahan parkir.
Kami juga tegaskan, lahan parkir yang saat ini tidak dikelolah dengan baik dari dinas terkait apalagi ada pihak ketiga yang mengelolahnya seharusnya Dinas Perhubungan harus mengkaji secara matang tahapan setiap tahapan persoalan parkir di Padangsidimpuan.
Tegas kami minta, petugas parkir harus menyediakan karcis parkir kepada pengendara karena itu merupakan kontrol parkir dari karcis tersebutlah kita bisa melihat pendapatan dalam perhari, perminggu dan perbulan, akan tetapi itulah yang mengakibatkan maraknya lahan parkir yang tidak sesuai pada tempatnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
"Lahan parkir banyak yang belum tergarap dengan baik, lahan parkir sembarangan terkadang menjadi ajang maraknya parkir liar dan maraknya pungutan liar (pungli) di beberapa kawasan di Kota Padangsidimpuan yang segera di evaluasi kepala daerah," kata Ketua DPC PPP Padangsidimpuan, Hasanuddin Sipahutar, Rabu.
Lahan parkir yang tidak tersedia terkadang ada oknum yang memanfaatkan lahan parkir tersebut menjadi legal sebenarnya itu lahan yang ilegal, kemudian kami juga sudah berulang kali menyampaikan kepada dinas terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan untuk menata dan mengelolah lahan parkir resmi dengan memberikan tanda dan papan marka yang sesuai peraturan dan perundang-undangan, pungkas Anggota Komisi II DPRD Padangsidimpuan.
Ada banyak petugas dinas perhubungan yang dapat diberdayakan apalagi ada petugas honor dinas tersebut yang dapat diberdayakan dari segi pengaturan dan penertiban lahan parkir, kata Hasanuddin Sipahutar.
Kami dari DPRD Kota Padangsidimpuan sangat setuju dalam mendukung program pemerintahan dibawah kepemimpinan Irsan-Arwin, kedepan dari sektor parkir ini harus menjadi perhatian serius mengingat pendulang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkot Padangsidimpuan salah satunya dari lahan parkir.
Kami juga tegaskan, lahan parkir yang saat ini tidak dikelolah dengan baik dari dinas terkait apalagi ada pihak ketiga yang mengelolahnya seharusnya Dinas Perhubungan harus mengkaji secara matang tahapan setiap tahapan persoalan parkir di Padangsidimpuan.
Tegas kami minta, petugas parkir harus menyediakan karcis parkir kepada pengendara karena itu merupakan kontrol parkir dari karcis tersebutlah kita bisa melihat pendapatan dalam perhari, perminggu dan perbulan, akan tetapi itulah yang mengakibatkan maraknya lahan parkir yang tidak sesuai pada tempatnya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018