Rantauprapat (Antaranews Sumut) - Partai Kebangkitan Bangsa semakin optimis mengawal pembangunan Labuhanbatu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Ketua DPP PKB, Marwan Dasopang di Rantauprapat, Jumat, menyampaikan, dalam menyahuti pembangunan di daerah harus ada program prioritas yang dapat mengerakan ekonomi kerakyatan.
Dalam visi-misi Labuhanbatu satu tekad bersama rakyat menuju sejahtera 2021, Labuhanbatu semakin hebat lebih berdaya parameternya di perlukan program yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat maupun pendidikan.
Kekuatan ekonomi naik dan angka kemiskinan itu hilang, karena kebijakan itu di intervensi program subsidi pemerintah yaitu program keluarga harapan, BPJS dan program strategis lainnya.
“Pembangunan Labuhanbatu itu parameternya peningkatan pendapatan, kalau tidak tepat penyaluran PKH maka tetap ada kemiskinan, selanjutnya di butuhkan kecerdasan dan keberanian pemerintah Kabupaten Labuhanbatu,” katanya.
Ia menjelaskan, pemerintahan yang akan di pimpin Andi Suhaimi Dalimunthe, agar memiliki prioritas perencanaan dalam menentukan arah pembangunan.
Jangan sampai arah pembangunan ini tidak jelas ke mana tujuannya. ”Hingga saat ini kita tidak melihat sebetulnya dia bergerak di mana, maka pembangunan sporadis. Sporadis itupun mengunakan anggaran yang menjadi rutinitas tahunan pemerintah, kita gak tau kemana bergerak Labuhanbatu, sementara masyarakat Labuhanbatu ini dalam hal survival bisa di nilai bergerak tanpa campur tangan pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menilai, Kabupaten Labuhanbatu tidak cocok bergerak di bidang industri maupun pasar tradisional, hal ini di karenakan daerah dengan moto ‘ika bina en pabolo’ ini tidak memiliki kriteria itu.
Pihaknya meyakini, pemerintah daerah tersebut memiliki prioritas program dengan mem-by pass kebijakan publik untuk mempercepat suatu pembangunan. Misalnya pendidikan, kesehatan hingga peningkatan pembangunan jalur transportasi darat.
Jika masyarakat Labuhanbatu tidak berkemempuan mengkawal atau memaksa mereka kembali kepada program prioritas itu maka akan menemukan pola pemerintahan yang sporadis dan cenderung mengeluti proyek-pemerintah yang rentan korupsi.
“Memang tidak ada sasaran dan tidak ada program unggulan, itulah yang kita lihat di Labuhanbatu. Sebelum Andi Suhaimi Dalimunthe di defenitifkan menjadi Bupati Labuhanbatu masyarakat harus mengkawal ini jangan membeiarkan mereka sporadis, tanpa proiritas pembangunan. Seperti pembangunan Bandara dan Pelabuhan Internasional itu nonsen. Lebih baik percepatan pembangunan jalur Kereta Api,” tuturnya.
Sementara, dalam menyahuti koalisi partai penganti Wakil Bupati Labuhanbatu, ujar Marwan Dasopang, masih memasuki ruang yang terbatas, karena UU mengatakan harus dari partai pengusung, maka kesempatan itu untuk PDI-Perjuangan (6 kursi), PKB (3 kursi), PKS dan PBB masing-masing (1 kursi).
Pasca penetapan, Andi Suhaimi Dalimunthe sebagai Pelaksana tugas (Plt) Bupati Labuhanbatu mengantikan, Pangonal Harahap yang terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK.
Selanjutnya, PKB membertimbangkan 3 nama, yakni Ketua DPC PKB Labuhanbatu, Umar Lubis, Sekretaris, Samsudin Harahap dan Bendahara Muhammad Rusli untuk menjadi Wakil Bupati Labuhanbatu.
Nama-nama tersebut di yakini siap mengkawal proses percepatan pembangunan, siap mengkawal pemerintahan dan berkeinginan kuat membangun Labuhanbatu.
“PKB punya resep membangun Labuhanbatu, kami bisa memotret sebetulnya potensi dan peluang ekonomi Labuhanbatu, maka layaklah PKB diberi kesempatan untuk menopang visi mempercepat daerah untuk maju,” kata Marwan Dasopang yang juga Wakil Ketua Fraksi VIII DPR-RI dari Dapil Sumut II ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
Wakil Ketua DPP PKB, Marwan Dasopang di Rantauprapat, Jumat, menyampaikan, dalam menyahuti pembangunan di daerah harus ada program prioritas yang dapat mengerakan ekonomi kerakyatan.
Dalam visi-misi Labuhanbatu satu tekad bersama rakyat menuju sejahtera 2021, Labuhanbatu semakin hebat lebih berdaya parameternya di perlukan program yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat maupun pendidikan.
Kekuatan ekonomi naik dan angka kemiskinan itu hilang, karena kebijakan itu di intervensi program subsidi pemerintah yaitu program keluarga harapan, BPJS dan program strategis lainnya.
“Pembangunan Labuhanbatu itu parameternya peningkatan pendapatan, kalau tidak tepat penyaluran PKH maka tetap ada kemiskinan, selanjutnya di butuhkan kecerdasan dan keberanian pemerintah Kabupaten Labuhanbatu,” katanya.
Ia menjelaskan, pemerintahan yang akan di pimpin Andi Suhaimi Dalimunthe, agar memiliki prioritas perencanaan dalam menentukan arah pembangunan.
Jangan sampai arah pembangunan ini tidak jelas ke mana tujuannya. ”Hingga saat ini kita tidak melihat sebetulnya dia bergerak di mana, maka pembangunan sporadis. Sporadis itupun mengunakan anggaran yang menjadi rutinitas tahunan pemerintah, kita gak tau kemana bergerak Labuhanbatu, sementara masyarakat Labuhanbatu ini dalam hal survival bisa di nilai bergerak tanpa campur tangan pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menilai, Kabupaten Labuhanbatu tidak cocok bergerak di bidang industri maupun pasar tradisional, hal ini di karenakan daerah dengan moto ‘ika bina en pabolo’ ini tidak memiliki kriteria itu.
Pihaknya meyakini, pemerintah daerah tersebut memiliki prioritas program dengan mem-by pass kebijakan publik untuk mempercepat suatu pembangunan. Misalnya pendidikan, kesehatan hingga peningkatan pembangunan jalur transportasi darat.
Jika masyarakat Labuhanbatu tidak berkemempuan mengkawal atau memaksa mereka kembali kepada program prioritas itu maka akan menemukan pola pemerintahan yang sporadis dan cenderung mengeluti proyek-pemerintah yang rentan korupsi.
“Memang tidak ada sasaran dan tidak ada program unggulan, itulah yang kita lihat di Labuhanbatu. Sebelum Andi Suhaimi Dalimunthe di defenitifkan menjadi Bupati Labuhanbatu masyarakat harus mengkawal ini jangan membeiarkan mereka sporadis, tanpa proiritas pembangunan. Seperti pembangunan Bandara dan Pelabuhan Internasional itu nonsen. Lebih baik percepatan pembangunan jalur Kereta Api,” tuturnya.
Sementara, dalam menyahuti koalisi partai penganti Wakil Bupati Labuhanbatu, ujar Marwan Dasopang, masih memasuki ruang yang terbatas, karena UU mengatakan harus dari partai pengusung, maka kesempatan itu untuk PDI-Perjuangan (6 kursi), PKB (3 kursi), PKS dan PBB masing-masing (1 kursi).
Pasca penetapan, Andi Suhaimi Dalimunthe sebagai Pelaksana tugas (Plt) Bupati Labuhanbatu mengantikan, Pangonal Harahap yang terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK.
Selanjutnya, PKB membertimbangkan 3 nama, yakni Ketua DPC PKB Labuhanbatu, Umar Lubis, Sekretaris, Samsudin Harahap dan Bendahara Muhammad Rusli untuk menjadi Wakil Bupati Labuhanbatu.
Nama-nama tersebut di yakini siap mengkawal proses percepatan pembangunan, siap mengkawal pemerintahan dan berkeinginan kuat membangun Labuhanbatu.
“PKB punya resep membangun Labuhanbatu, kami bisa memotret sebetulnya potensi dan peluang ekonomi Labuhanbatu, maka layaklah PKB diberi kesempatan untuk menopang visi mempercepat daerah untuk maju,” kata Marwan Dasopang yang juga Wakil Ketua Fraksi VIII DPR-RI dari Dapil Sumut II ini.
Editor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018