Samosir,(Antaranews Sumut) - Pemerintah Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, gencar mengajak masyarakat mendukung pembangunan berskala Nasional, terutama terkait pembebasan lahan.
Bupati Samosir, Rapidin Simbolon, Rabu, mengatakan, masih banyak kendala di lapangan yang harus diselesaikan, terutama mengenai status kepemilikan lahan.
Bupati menegaskan, tujuan Pemerintah melaksanakan program pembangunan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat, bukan menyesengsarakan.
Apalagi Pemerintah Pusat telah memberikan banyak bantuan untuk kemajuan dan pengembangan pariwisata di kawasan Danau Toba, di antaranya jalan Nasional, jembatan Tano Ponggol dan sejumlah pelabuhan atau dermaga.
Karenanya, Bupati mengimbau agar masyarakat dengan tangan terbuka menerima pembangunan tersebut dan mengedepankan solusi yang terbaik antara pemerintah dan warga yang terkena dampak langsung.
Untuk pembangunan pelabuhan fery di Ambarita, Pemerintah berjanji mengganti rugi dan melakukan relokasi yang tidak jauh dari lokasi sebelumnya.
Sementara proses pembangunan jalan Nasional lingkar Samosir dalam tahap pengukuran untuk pembebasan lahan warga terdampak.
Lahan seluas 105.000 meter persegi dari 868.000 meter persegi terdampak, sudah dibebaskan dan sudah dibayarkan gantinya.
Selebihnya, 763.000 meter persegi, masih dalam proses dengan anggaran diperkirakan Rp 184 miliar, dan ditargetkan penyelesaian jalan tahun 2019. ***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
Bupati Samosir, Rapidin Simbolon, Rabu, mengatakan, masih banyak kendala di lapangan yang harus diselesaikan, terutama mengenai status kepemilikan lahan.
Bupati menegaskan, tujuan Pemerintah melaksanakan program pembangunan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat, bukan menyesengsarakan.
Apalagi Pemerintah Pusat telah memberikan banyak bantuan untuk kemajuan dan pengembangan pariwisata di kawasan Danau Toba, di antaranya jalan Nasional, jembatan Tano Ponggol dan sejumlah pelabuhan atau dermaga.
Karenanya, Bupati mengimbau agar masyarakat dengan tangan terbuka menerima pembangunan tersebut dan mengedepankan solusi yang terbaik antara pemerintah dan warga yang terkena dampak langsung.
Untuk pembangunan pelabuhan fery di Ambarita, Pemerintah berjanji mengganti rugi dan melakukan relokasi yang tidak jauh dari lokasi sebelumnya.
Sementara proses pembangunan jalan Nasional lingkar Samosir dalam tahap pengukuran untuk pembebasan lahan warga terdampak.
Lahan seluas 105.000 meter persegi dari 868.000 meter persegi terdampak, sudah dibebaskan dan sudah dibayarkan gantinya.
Selebihnya, 763.000 meter persegi, masih dalam proses dengan anggaran diperkirakan Rp 184 miliar, dan ditargetkan penyelesaian jalan tahun 2019. ***2***
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018