Medan, (Antaranews Sumut) - DPRD Provinsi Sumatera Utara meminta seluruh bupati di daerah itu membantu pencairan Dana Desa yang dibutuhkan untuk pembangunan desa.
Sekretaris Komisi E DPRD Sumut Reki Nelson Barus yang dihubungi Antara di Medan, Jumat, mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi jika banyak desa yang terkendala dalam pencairan dana.
Pihaknya khawatir masalah itu akan berlarut-larut dan merugikan pemerintah desa karena jika tidak segera diselesaikan hingga batas waktu yang ditentukan, anggaran dana desanya bisa hangus.
Untuk itu, politisi Partai Gerindara tersebut meminta seluruh bupati di Sumut untuk memantau perkembangan pencairan dana desa di wilayah masing-masing.
Jika ditemukan adanya kendala, para bupati di Sumut tersebut diminta untuk mengambil kebijakan sehingga syarat pencairannya bisa diselesaikan.
Menurut dia, pencairan Dana Desa tersebut harua dapat disegerakan supaya tidak menghambat pembangunan yang direncanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
Apalagi dalam Dana Desa tersebut mencakup berbagai kebutuhan desa, mulai dari pembangunan infrastruktur pedesaan hingga gaji perangkat desa.
Keterlambatan dalam pencairan Dasa Desa tersebut dikhawatirkan perangkat desa terpaksa meminjamkan anggaran ke pihak lain.
"Itu yang dikhawatirkan. Kalau sempat meminjam sana sini, bisa jadi masalah," katanya.
Kemudian, keterlambatan pencairan Dana Desa tersebut juga dikhawatirkan dapat menurunkan kualitas pembangunan infrastruktur yang direncanakan.
"Kalau terlambat,lalu pengerjaannya buru-buru, dikhawatirkan kualitasnya kurang bagus," Reki Nelson.
Sebelumnya, data dari Kementerian Keuangan diketahui bahwa banyak desa yang belum menerima Dana Desa karena belum memenuhi syarat yaitu penetapan peraturan bupati tentang tata cara pembagian dan perincian dana desa.
Untuk pencairan tahap kedua dengan alokasi Rp24 triliun, anggaran yang tersalurkan baru Rp4,68 triliun atau 19,5 persen.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
Sekretaris Komisi E DPRD Sumut Reki Nelson Barus yang dihubungi Antara di Medan, Jumat, mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi jika banyak desa yang terkendala dalam pencairan dana.
Pihaknya khawatir masalah itu akan berlarut-larut dan merugikan pemerintah desa karena jika tidak segera diselesaikan hingga batas waktu yang ditentukan, anggaran dana desanya bisa hangus.
Untuk itu, politisi Partai Gerindara tersebut meminta seluruh bupati di Sumut untuk memantau perkembangan pencairan dana desa di wilayah masing-masing.
Jika ditemukan adanya kendala, para bupati di Sumut tersebut diminta untuk mengambil kebijakan sehingga syarat pencairannya bisa diselesaikan.
Menurut dia, pencairan Dana Desa tersebut harua dapat disegerakan supaya tidak menghambat pembangunan yang direncanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
Apalagi dalam Dana Desa tersebut mencakup berbagai kebutuhan desa, mulai dari pembangunan infrastruktur pedesaan hingga gaji perangkat desa.
Keterlambatan dalam pencairan Dasa Desa tersebut dikhawatirkan perangkat desa terpaksa meminjamkan anggaran ke pihak lain.
"Itu yang dikhawatirkan. Kalau sempat meminjam sana sini, bisa jadi masalah," katanya.
Kemudian, keterlambatan pencairan Dana Desa tersebut juga dikhawatirkan dapat menurunkan kualitas pembangunan infrastruktur yang direncanakan.
"Kalau terlambat,lalu pengerjaannya buru-buru, dikhawatirkan kualitasnya kurang bagus," Reki Nelson.
Sebelumnya, data dari Kementerian Keuangan diketahui bahwa banyak desa yang belum menerima Dana Desa karena belum memenuhi syarat yaitu penetapan peraturan bupati tentang tata cara pembagian dan perincian dana desa.
Untuk pencairan tahap kedua dengan alokasi Rp24 triliun, anggaran yang tersalurkan baru Rp4,68 triliun atau 19,5 persen.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018