Berikan Wewenang Forum Susun Program

Aekkanopan, 18/12 (Antarasumut)

Forum yang ada di Labuhanbatu Utara hendaknya diberi wewenang menyusun program. Dengan demikian target yang diinginkan lebih berpeluang tercapai secara maksimal. Kendati demikian dalam menyusun program tersebut tetap berkordinasi dengan OPD leading sektor.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Labura H Redho Yaman Harahap di Aekkanopan, Senin. "Kita harusnya diberi wewenang menyusun program agar target yang diinginkan bisa optimal," katanya.

Mantan anggota DPRD Labuhanbatu itu menjelaskan, selama ini forum-forum yang dibentuk berdasarkan SK Bupati disusun oleh organisasi perangkat daerah (OPD) yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 

"Jadi kita hanya menjalankan apa yang telah disusun mereka," ujarnya.

Pada bagian lain, ia juga menyatakan keheranannya karena minimnya pemberitaan atau publikasi tentang aktivitas anggota DPRD Labura. "Kita heran mengapa jarang ada pemberitaan tentang kinerja anggota DPRD Labura," ujar pria yang dikenal vokal tersebut.

Padahal rakyat ingin mengetahui apa yang dilakukan wakilnya. "Kalau istilahnya, anggota DPRD itukan digaji untuk bercakap-cakap," kata fungsionaris DPC Partai Persatuan Pembangunan Labura itu didampingi Ketua FPK M Yusuf Aruan dan fungsionaris lainnya.

Sebelum mengakhiri keterangannya, Redho Yaman menyatakan, saat menjadi anggota DPRD Labuhanbatu dirinya selalu berhubungan dengan wartawan. "Kalau media tidak ada, saya malas bicara," pungkasnya.