Bupati Karo Siapkan Program "GDSC"

Medan, 28/9 (Antara) - Bupati Karo Terkelin Brahmana menyiapkan program "Gerakan Desa Sehat dan Cerdas" untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah itu.

Asisten 1 Pemkab Karo Suang Karokaro kepada Antara di Medan, Kamis, mengatakan, program itu muncul setelah mempelajari pola pembangunan dan pengembangan di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur.

Menurut Suang, dalam kunjungan ke Bojonegoro baru-baru ini, Bupati Karo Terkelin Brahmana berdiskusi langsung dengan Bupati Bojonegoro Suyoto mengenai pembangunan dan pengembangan desa.

Dalam diskusi itu, diketahui Pemkab Bojonegro berhasil mengembangkan salah satu desa yang termasuk dalam 10 besar desa termiskin di Indonesia.

Dengan program yang bersentuhan dan melibatkan langsung warga, dalam beberapa tahun Pemkab Bojonegoro mampu mengeluarkan desa tersebut dari daftar desa termiskin.

Karena itu, Bupati Karo Terkelin Brahmana menyiapkan program yang menerapkan asas pembangunan dari rakyat dan untuk rakyat sebagaimana yang dijalankan di Bojonegoro.

Apalagi dilihat dari struktur geografis dan andalan sektor lapangan kerja bagi masyarakat Kabupaten Karo dan kabupaten Bojonegoro hampir sama yakni di bidang pertanian.

Salah program yang disiapkan Pemkab Karo adalah "Gerakan Desa Sehat dan Cerdas" yang berisi sasaran pembangunan dasar sesuai problem utama yang dihadapi warga Karo.

Agar memberikan hasil yang lebih maksimal dan lebih menyentuh masyarakat, berbagai kegiatan dalam program GDSC tersebut akan dimotori pemerintah desa.

Kemudian, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Pemkab Karo juga akan membuat Layanan Aspirasi Online Rakyat (LAPOR).

Aplikasi LAPOR tersebut ditujukan untuk memantau pembangunan yang dijalankan, termasuk memudahkan masyarakat untuk menyampaikan informasi mengenai perkembangan dan kendala yang ada.

Di Kabupaten Bojonegro, aplikasi tersebut dinilai sangat membantu pemda dalam memantau perkembangan situasi, baik respon masyarakat mau pun kinerja aparatur di lapangan.

"Bupati merasa wajib memantau kinerja aparatur yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik terhadap masyarakat. Ini juga salah satu indikator bagi SKPD di Karo agar tidak bekerja secara asal," ujar Suang Karokaro.