Tanjungbalai, Sumut, 12/9 (Antara) - DPRD Kota Tanjungbalai kecewa minimnya kehadiran OPD dalam sidang paripurna dewan agenda jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi terkait ranperda LKPj APBD tahun anggaran 2016.
"Banyaknya kepala OPD tidak hadir menunjukkan bahwa jajaran institusi Pemkot Tanjungbalai tidak loyal terhadap kepemimpinan Wali Kota Muhammad Syarial," ujar pimpinan sidang Bambang Harianto di gedung dewan setempat, Selasa.
Bambang ketua DPRD Kota Tanjungbalai itu mengatakan, tidak wajar seorang pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) absen dari kegiatan tersebut, apalagi yang akan disampaikan terkait realisasi anggaran program/kegiatan yang dialokasikan dalam APBD.
Politisi Golkar ini mengingatkan agar Badan Anggaran (Banggar) legeslatif dan sekretaris dewan mencatat kepala OPD yang tidak hadir mengikuti sidang paripurna tersebut.
Menurut Bambang, banggar legeslatif wajib "menandai" para kepala OPD itu karena dinilai tidak menghormati lembaga legeslatif yang punya kewenangan untuk menyetujui berbagai anggaran program/kegiatan suatu dinas atau badan.
Pemkot Tanjungbalai juga diminta untuk mengevaluasi kinerja OPD. Sebab, keberhasilan Wali Kota mewujudkan pembangunan tidak lepas dari eksistensi dan kesiapan para kepala suatu institusi dalam merealisasikan program dan kegiatan di dinas/badan masing-masing.
"Saudara Wali Kota hendaknya tegas kepada pimpinan organisasi perangkat daerah yang minim tanggung jawab atas tugas yang diamanahkan. Termasuk direktur PDAM Tirta Kualo yang diketahui jarang hadir mengikuti berbagai sidang paripurna dewan," ungkap Ketua DPRD.
Plh Wali Kota Tanjungbalai H.Ismail menjelaskan, banyaknya kepala dinas atau badan tidak hadir mengikuti sidang paripurna itu karena sedang mengikuti suatu acara di Balai Kota setempat.
"Saat ini sebagian kepala dinas dan kepala badan sedang menyampaikan ekspos kepada anggota DPRK kabupaten Bener Meriah provinsi Nangroe Acaeh Darussalam yang melakukan kunjungan kerja ke Pemkot Tanjungbalai. Semoga pimpinan dewan bisa memakluminya," ujar Plh Wali Kota.***4***(KR-YWK)
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2017
"Banyaknya kepala OPD tidak hadir menunjukkan bahwa jajaran institusi Pemkot Tanjungbalai tidak loyal terhadap kepemimpinan Wali Kota Muhammad Syarial," ujar pimpinan sidang Bambang Harianto di gedung dewan setempat, Selasa.
Bambang ketua DPRD Kota Tanjungbalai itu mengatakan, tidak wajar seorang pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) absen dari kegiatan tersebut, apalagi yang akan disampaikan terkait realisasi anggaran program/kegiatan yang dialokasikan dalam APBD.
Politisi Golkar ini mengingatkan agar Badan Anggaran (Banggar) legeslatif dan sekretaris dewan mencatat kepala OPD yang tidak hadir mengikuti sidang paripurna tersebut.
Menurut Bambang, banggar legeslatif wajib "menandai" para kepala OPD itu karena dinilai tidak menghormati lembaga legeslatif yang punya kewenangan untuk menyetujui berbagai anggaran program/kegiatan suatu dinas atau badan.
Pemkot Tanjungbalai juga diminta untuk mengevaluasi kinerja OPD. Sebab, keberhasilan Wali Kota mewujudkan pembangunan tidak lepas dari eksistensi dan kesiapan para kepala suatu institusi dalam merealisasikan program dan kegiatan di dinas/badan masing-masing.
"Saudara Wali Kota hendaknya tegas kepada pimpinan organisasi perangkat daerah yang minim tanggung jawab atas tugas yang diamanahkan. Termasuk direktur PDAM Tirta Kualo yang diketahui jarang hadir mengikuti berbagai sidang paripurna dewan," ungkap Ketua DPRD.
Plh Wali Kota Tanjungbalai H.Ismail menjelaskan, banyaknya kepala dinas atau badan tidak hadir mengikuti sidang paripurna itu karena sedang mengikuti suatu acara di Balai Kota setempat.
"Saat ini sebagian kepala dinas dan kepala badan sedang menyampaikan ekspos kepada anggota DPRK kabupaten Bener Meriah provinsi Nangroe Acaeh Darussalam yang melakukan kunjungan kerja ke Pemkot Tanjungbalai. Semoga pimpinan dewan bisa memakluminya," ujar Plh Wali Kota.***4***(KR-YWK)
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2017