Labuhanbatu, 2/6 (Antarasumut) - Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap mengharapkan, dalam musyawarah rencana pembangunan agar mengutamakan program prioritas agar tepat sasaran kepada masyarakat.
"Saya mengharapkan partisipasi aktif dari seluruh peserta dalam memantapkan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk penajaman prioritas maupun penentuan target sasaran," kata Pangonal Harahap, Kamis siang di Rantauprapat.
Dia menjelaskan, RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016-2017 dihadapkan pada beberapa tuntutan perubahan yaitu dengan diterbitkannya UU nonor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta dengan perubahannya yang memberikan konsekuensi pada tingkat pemerintah daerah yaitu penataan kembali kewenangan pengelolaan urusan.
Regulasi ini menegaskan bahwa terdapat beberapa urusan yang dialihkan ketingkat provinsi dan pusat sehingga pemerintah daerah didorong untuk mempersiapkan instrument dalam menghadapi penataan urusan.
Selain itu UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan kewenangan lokal berskala desa dilimpahkan pada desa termasuk pengelolaan anggaran di tingkat desa melalui dana desa.
Mengacu kepada kedua regulasi ini, terdapat penyesuaian atas kewenangan dan nomenklatur program kegiatan yang berpengaruh terhadap penyusunan rancangan rencana kerja SKPD maupun daftar usulan rencana kegiatan dalam rencana kegiatan pemerintah (RKP) Desa.
Sekretaris Bappeda Labuhanbatu Ridwan Rambe dalam laporannya menjelaskan, bahwa maksud dari kegiatan Musrenbang ini adalah untuk memberikan arahan sekaligus acuan seluruh pelaku pembangunan di Labuhanbatu.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2016
"Saya mengharapkan partisipasi aktif dari seluruh peserta dalam memantapkan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk penajaman prioritas maupun penentuan target sasaran," kata Pangonal Harahap, Kamis siang di Rantauprapat.
Dia menjelaskan, RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016-2017 dihadapkan pada beberapa tuntutan perubahan yaitu dengan diterbitkannya UU nonor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta dengan perubahannya yang memberikan konsekuensi pada tingkat pemerintah daerah yaitu penataan kembali kewenangan pengelolaan urusan.
Regulasi ini menegaskan bahwa terdapat beberapa urusan yang dialihkan ketingkat provinsi dan pusat sehingga pemerintah daerah didorong untuk mempersiapkan instrument dalam menghadapi penataan urusan.
Selain itu UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan kewenangan lokal berskala desa dilimpahkan pada desa termasuk pengelolaan anggaran di tingkat desa melalui dana desa.
Mengacu kepada kedua regulasi ini, terdapat penyesuaian atas kewenangan dan nomenklatur program kegiatan yang berpengaruh terhadap penyusunan rancangan rencana kerja SKPD maupun daftar usulan rencana kegiatan dalam rencana kegiatan pemerintah (RKP) Desa.
Sekretaris Bappeda Labuhanbatu Ridwan Rambe dalam laporannya menjelaskan, bahwa maksud dari kegiatan Musrenbang ini adalah untuk memberikan arahan sekaligus acuan seluruh pelaku pembangunan di Labuhanbatu.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2016