Medan, 7/12 (Antara) - Fraksi Partai Golkar DPRD Sumatera Utara mempertanyakan kemampuan pemerintah provinsi setempat dalam meraih Dana Alokasi Khusus dalam rangka penguatan kapasitas keuangan daerah.
Dalam pandangan umum terhadap RAPBD 2016 pada rapat paripurna di Medan, Senin, juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut Muchrid Nasution mengatakan, Sumut memang memang mengalami peningkatan dalam peraihan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada 2016.
Dengan peningkatan hingga 75 persen, Sumut menerima DAK hingga Rp152,32 miliar pada 2016. Sedangkan pada 2015 hanya Rp86,81 miliar.
Namun kondisi itu bukan karena kemampuan Pemprov Sumut, melainkan disebabkan kebijakan pemerintah pusat dalam rangka penguatan kapasitas keuangan daerah melalui peningkatan dana transfer ke daerah.
Malah, Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut tidak melihat peranan Pemprov Sumut, terutama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berkaitan dengan DAK.
Kondisi itu dapat dilihat dari alokasi DAK untuk Sumut yang lebih kecil dari provinsi lain atau hanya diatas Provinsi Aceh yang menerima Rp151,77 miliar.
Dengan kemampuan tim pengelola DAK, provinsi lain bisa mendapatkan alokasi yang cukup besar, seperti Lampung yang menerima Rp285,2 miliar dan Riau Rp258,18 miliar.
Keberadaan Sumut yang hanya diatas Aceh dinilai tidak membanggakan karena provinsi itu juga menerima anggaran lain seperti dana penyesuaian dan otonomi khusus.
"Dimana kekeliruan ini sehingga bisa terjadi? Apa SKPD terkait DAK tidak bekerja menyampaikan proposal ke kementerian terkait?," katanya.
Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut meminta SKPD terkait bukan hanya fokus meningkatkan sumber-sumber PAD, melainkan dana transfer dari pusat, terutama DAK. ***2***
Nurul H
(T.I023/B/N005/N005) 07-12-2015 17:21:30
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015
Dalam pandangan umum terhadap RAPBD 2016 pada rapat paripurna di Medan, Senin, juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut Muchrid Nasution mengatakan, Sumut memang memang mengalami peningkatan dalam peraihan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada 2016.
Dengan peningkatan hingga 75 persen, Sumut menerima DAK hingga Rp152,32 miliar pada 2016. Sedangkan pada 2015 hanya Rp86,81 miliar.
Namun kondisi itu bukan karena kemampuan Pemprov Sumut, melainkan disebabkan kebijakan pemerintah pusat dalam rangka penguatan kapasitas keuangan daerah melalui peningkatan dana transfer ke daerah.
Malah, Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut tidak melihat peranan Pemprov Sumut, terutama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berkaitan dengan DAK.
Kondisi itu dapat dilihat dari alokasi DAK untuk Sumut yang lebih kecil dari provinsi lain atau hanya diatas Provinsi Aceh yang menerima Rp151,77 miliar.
Dengan kemampuan tim pengelola DAK, provinsi lain bisa mendapatkan alokasi yang cukup besar, seperti Lampung yang menerima Rp285,2 miliar dan Riau Rp258,18 miliar.
Keberadaan Sumut yang hanya diatas Aceh dinilai tidak membanggakan karena provinsi itu juga menerima anggaran lain seperti dana penyesuaian dan otonomi khusus.
"Dimana kekeliruan ini sehingga bisa terjadi? Apa SKPD terkait DAK tidak bekerja menyampaikan proposal ke kementerian terkait?," katanya.
Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut meminta SKPD terkait bukan hanya fokus meningkatkan sumber-sumber PAD, melainkan dana transfer dari pusat, terutama DAK. ***2***
Nurul H
(T.I023/B/N005/N005) 07-12-2015 17:21:30
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015