Pemprovsu dan BI Tandatangi MoU Pengembangan Ekonomi Daerah

Medan, 5/11 (antarasumut)-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX Sumut-Aceh menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Tentang Pengembangan Ekonomi Daerah.

Penandatanganan MoU langsung dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX Sumut-Aceh Difi A Johansyah di ruang Beringin, lantai 8 Kantor Gubernur Sumut, Jl Diponegoro Medan, Kamis.

Hadir dalam acara tersebut Direktur Pemasaran Bank Sumut Ester Junita Ginting, Deputi Kepala Perwakilan BI Bintoro, para Bupati/Walikota se-Sumatera Utara dan sejumlah Kepala SKPD Sumut.

Dalam kesempatan itu, Tengku Erry Nuradi mengatakan, MoU tersebut juga diharapkan dapat menekan angka inplasi di Sumut. Jika memungkinkan di bawah level inflasi nasional.

“MoU ini perlu segera ditindaklanjuti paling tidak untuk menjaga stabilitas moneter terutama di Sumatera Utara," ujar Erry.

Erry juga mengimbau Bupati dan Walikota di Sumut untuk menindaklanjuti MoU tersebut dengan mengusun program ekonomi, termasuk soal perijinan yang dapat dilakukan di tingkat kecamatan guna mempercepat proses perijinan.

“Salah satu penghambat pertumbuhan ekonomi di Sumut adalah rumitnya soal perijinan. Untuk kedepan, harus ada pelayanan perijinan hingga ke tingkat kecamatan. Dengan demikian, masyarakat tidak harus repot ke kota Kabupaten atau ke provinsi,” harap Erry.

Erry juga berharap, BI tidak hanya berkerjasama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), tetapi juga dengan Kabupaten/Kota di Sumut dalam menghidupkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

“Pemerintah Provinsi dan Pemrintah Kabupaten Kota di Sumut membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian

Sementara Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX Sumut-Aceh Difi A Johansyah mengatakan, tidak hanya Indonesia, sejumlah Negara maju saat ini mengalami hambatan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Semua pihak harus bersinergi agar kendala yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik.

“Kunci pembangunan ekonomi itu adalah koordinasi fiskal dan moneter. MoU ini kita harapkan dapat memaksimalkan sinerjitas dalam berbagai hal antara Pempro dengan BI yang selama ini sudah terjalin baik,” ujar Difi.

Difi juga mengatakan, BI telah menjalin hubungan kerjasama dengan TPID Sumut. Selain itu, BI juga mendorong taraf hidup masyarakat dengan menelurkan program Pengembangan Toba Cluster dan kerjasama bidang ekonomi lainnya.

“Persaingan nantinya akan semakin ketat di era Masyarakat Ekonomi Asean. Persaingan yang terjadi bukan persaingan suku bunga, melainkan persaingan perebutan nasabah oleh perbankan. Oleh karenanya, proses perijinan merupakan salah satu langkah awal yang baik guna bisa bersaing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean,” papar Difi.

Langkah strategi selanjutnya, BI akan menjalin kerjasama dengan Pemprov Sumut dalam program Penggunaan Non Tunai yang dinilai efektif dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemberdayaan komunitas, pengembangan UMKM dan juga ekonomi syariah.

“Kita berharap pertumbuhan ekonomi khsususnya Sumut dapat meningkat dari tahun ke tahun,” ujar Difi