){kind=link}
Medan, 16/10 (Antara) - DPRD Sumatera Utara mempertanyakan sumber dana penyertaan modal untuk Bank Sumut yang diajukan eksekutif dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara.
Anggota Badan Anggaran DPRD Sumut Muchrid Nasution di Medan, Jumat, mengatakan, pernah membahas wacana penyertaan modal tersebut, namun menilai manajemen Bank Sumut pasif karena menyadari tentang minimnya anggaran Pemprov Sumut.
Iaa mengetahui wacana itu telah diusulkan Pemprov Sumut melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk pembahasan PAPBD 2015.
Karena itu, pihaknya mempertanyakan alasan Pemprov Sumut dalam mengajukan usulan tersebut karena selama ini APBD-nya selalu disebutkan minim.
Apalagi penyertaan modal untuk Bank Sumut yang diusulkan dalam KUA-PPAS tersebut cukup besar yakni Rp24 miliar.
"Dananya dari mana, apa masih `dibintangi` atau ada dana cadangan," kata Muchrid yang juga Ketua Komisi C Bidang Keuangan dan BUMN/BUMD DPRD Sumut itu.
DPRD Sumut juga ingin mengetahui cara Pemprov Sumut dalam menyediakan anggaran sehingga mengusulkan penyertaan modal bagi Bank Sumut tersebut.
Secara pribadi dan institusi, pihaknya tidak mempermasalahkan jika dananya ada, apalagi penyertaan modal tersebut karena memang dibutuhkan untuk pengembangan Bank Sumut.
"Itu rencananya diusulkan Pemprov Sumut, berarti uangnya ada. Padahal selama ini diketahui tidak ada. Apakah ada pengurangan pekerjaan untuk menutupi penyertaan modal itu," kata Muchrid.
Kemudian, kata dia, DPRD Sumut juga perlu mempertanyakan kebijakan Pemprov Sumut jika usulan tersebut disetujui dan dananya telah dikeluarkan Kementerian Keuangan RI.
"Kalau sudah keluar uangnya dari Kemenkeu, anggarannya dimasukkan ke pos mana, apa mungkin ke silpa," kata politisi Partai Golkar tersebut.
Sebelumnya, muncul perdebatan karena adanya usulan penyertaan modal untuk Bank Sumut dalam KUA-PPAS PAPBD 2015. Perdebatan muncul karena usulan itu keluar ketika kondisi anggaran Pemprov Sumut menipis. ***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015
Anggota Badan Anggaran DPRD Sumut Muchrid Nasution di Medan, Jumat, mengatakan, pernah membahas wacana penyertaan modal tersebut, namun menilai manajemen Bank Sumut pasif karena menyadari tentang minimnya anggaran Pemprov Sumut.
Iaa mengetahui wacana itu telah diusulkan Pemprov Sumut melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk pembahasan PAPBD 2015.
Karena itu, pihaknya mempertanyakan alasan Pemprov Sumut dalam mengajukan usulan tersebut karena selama ini APBD-nya selalu disebutkan minim.
Apalagi penyertaan modal untuk Bank Sumut yang diusulkan dalam KUA-PPAS tersebut cukup besar yakni Rp24 miliar.
"Dananya dari mana, apa masih `dibintangi` atau ada dana cadangan," kata Muchrid yang juga Ketua Komisi C Bidang Keuangan dan BUMN/BUMD DPRD Sumut itu.
DPRD Sumut juga ingin mengetahui cara Pemprov Sumut dalam menyediakan anggaran sehingga mengusulkan penyertaan modal bagi Bank Sumut tersebut.
Secara pribadi dan institusi, pihaknya tidak mempermasalahkan jika dananya ada, apalagi penyertaan modal tersebut karena memang dibutuhkan untuk pengembangan Bank Sumut.
"Itu rencananya diusulkan Pemprov Sumut, berarti uangnya ada. Padahal selama ini diketahui tidak ada. Apakah ada pengurangan pekerjaan untuk menutupi penyertaan modal itu," kata Muchrid.
Kemudian, kata dia, DPRD Sumut juga perlu mempertanyakan kebijakan Pemprov Sumut jika usulan tersebut disetujui dan dananya telah dikeluarkan Kementerian Keuangan RI.
"Kalau sudah keluar uangnya dari Kemenkeu, anggarannya dimasukkan ke pos mana, apa mungkin ke silpa," kata politisi Partai Golkar tersebut.
Sebelumnya, muncul perdebatan karena adanya usulan penyertaan modal untuk Bank Sumut dalam KUA-PPAS PAPBD 2015. Perdebatan muncul karena usulan itu keluar ketika kondisi anggaran Pemprov Sumut menipis. ***2***
Editor : Ribut Priadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015