Medan, 29/5 (Antara) - DPRD Provinsi Sumatera Utara siap memperjuangkan tuntutan buruh dan pengusaha terkait operasional perusahaan sekitar Danau Toba dan keluhan mahalnya harga gas.
Ketika menerima unjuk rasa buruh dan pengusaha di Medan, Jumat, anggota DPRD Sumut Guntur Manurung mengatakan, pihaknya akan mengadakan rapat gabungan dengan Komisi B Bidang Keuangan, Komisi C Bidang Keuangan, dan Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Pihaknya akan memanggil perwakilan buruh, pengusaha, PT Perusahaan Gas Negara (PGN), dan manajemen perusahaan di sekitar Danau Toba untuk membahas masalah itu.
"Kami prihatin dengan kondisi ini, makanya kami agendakan untuk dibahas," kata politisi Partai Demokrat itu didampinggi dua anggota DPRD Sumut lain yakni Yulizar Parlagutan Lubis (PPP) dan Hanafian Harahap (Partai Golkar).
Guntur juga menegaskan akan memfaksmile lembaran aspirasi dari pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Pengusaha dan Buruh Tertindas Sumut tersebut.
Dalam unjuk rasa itu, perwakilan buruh Bambang Hermanto mengatakan, ada tiga hal yang meresahkan pengusaha dan buruh di Sumut belakangan ini yakni tentang tuntutan penutupan perusahaan di sekitar Danau Toba, harga gas yang ditawarkan PGN, dan pelayanan BPJS.
Menurut dia, pemerintah diminta dapat bersikap bijaksana dalam mencermati tuntutan terhadap penutupan perusahaan di sekitar Danau Toba.
Pihaknya menduga adanya intervensi pihak asing untuk menutup perusahaan dengan tuduhan pencemaran lingkungan di sekitar Danau Toba.
Pemerintah diharapkan dapat memahami bahwa puluhan ribu pekerja menggantungkan hidup dari aktivitas perusahaan yang berada di sekitar Danau Toba tersebut.
"Itu isu yang menyesatkan. Kalau ditutup, tentu mengganggu perkenomian masyarakat Sumut," katanya.
Ketua Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 92 itu juga mengkritisi harga gas dari PT Arun yang akan ditetapkan PGN yakni mencapai sekitar 16 dolar AS per MMBTU.
Di Pulau Jawa, harga untuk industri hanya ditetapkan 6,5 dolar AS per MMBTU, sedangkan di Singapura sekitar tiga dolar AS per MMBTU.
"Kalau harga itu diberlakukan, hampir dipastikan 40 perusahaan di Sumut dengan 50 ribu pekerja akan kolaps," katanya.
Dengan harga jual tersebut, pihaknya meragukan Pemprov Sumut dapat merealisasikan visi sebagai provinsi yang berdaya saing.
Pengunjuk rasa juga mengkritisi kinerja BPJS yang dinilai tidak lebih baik dari Jamkesmas yang diberlakukan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Proses pendaftarannya masih kacau karena kekurangan petugas. Lain lagi dengan adanya pungli yang memberatkan masyarakat," katanya.
Pengunjuk rasa yang diikuti 37 elemen buruh tersebut meminta DPRD Sumut untuk mengirimkan aspirasi itu melalui faksmile ke Presiden RI, DPR RI, dan DPD RI. ***2***
(T.I023/B/I.K. Sutika/I.K. Sutika) 29-05-2015
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015
Ketika menerima unjuk rasa buruh dan pengusaha di Medan, Jumat, anggota DPRD Sumut Guntur Manurung mengatakan, pihaknya akan mengadakan rapat gabungan dengan Komisi B Bidang Keuangan, Komisi C Bidang Keuangan, dan Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Pihaknya akan memanggil perwakilan buruh, pengusaha, PT Perusahaan Gas Negara (PGN), dan manajemen perusahaan di sekitar Danau Toba untuk membahas masalah itu.
"Kami prihatin dengan kondisi ini, makanya kami agendakan untuk dibahas," kata politisi Partai Demokrat itu didampinggi dua anggota DPRD Sumut lain yakni Yulizar Parlagutan Lubis (PPP) dan Hanafian Harahap (Partai Golkar).
Guntur juga menegaskan akan memfaksmile lembaran aspirasi dari pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Pengusaha dan Buruh Tertindas Sumut tersebut.
Dalam unjuk rasa itu, perwakilan buruh Bambang Hermanto mengatakan, ada tiga hal yang meresahkan pengusaha dan buruh di Sumut belakangan ini yakni tentang tuntutan penutupan perusahaan di sekitar Danau Toba, harga gas yang ditawarkan PGN, dan pelayanan BPJS.
Menurut dia, pemerintah diminta dapat bersikap bijaksana dalam mencermati tuntutan terhadap penutupan perusahaan di sekitar Danau Toba.
Pihaknya menduga adanya intervensi pihak asing untuk menutup perusahaan dengan tuduhan pencemaran lingkungan di sekitar Danau Toba.
Pemerintah diharapkan dapat memahami bahwa puluhan ribu pekerja menggantungkan hidup dari aktivitas perusahaan yang berada di sekitar Danau Toba tersebut.
"Itu isu yang menyesatkan. Kalau ditutup, tentu mengganggu perkenomian masyarakat Sumut," katanya.
Ketua Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 92 itu juga mengkritisi harga gas dari PT Arun yang akan ditetapkan PGN yakni mencapai sekitar 16 dolar AS per MMBTU.
Di Pulau Jawa, harga untuk industri hanya ditetapkan 6,5 dolar AS per MMBTU, sedangkan di Singapura sekitar tiga dolar AS per MMBTU.
"Kalau harga itu diberlakukan, hampir dipastikan 40 perusahaan di Sumut dengan 50 ribu pekerja akan kolaps," katanya.
Dengan harga jual tersebut, pihaknya meragukan Pemprov Sumut dapat merealisasikan visi sebagai provinsi yang berdaya saing.
Pengunjuk rasa juga mengkritisi kinerja BPJS yang dinilai tidak lebih baik dari Jamkesmas yang diberlakukan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Proses pendaftarannya masih kacau karena kekurangan petugas. Lain lagi dengan adanya pungli yang memberatkan masyarakat," katanya.
Pengunjuk rasa yang diikuti 37 elemen buruh tersebut meminta DPRD Sumut untuk mengirimkan aspirasi itu melalui faksmile ke Presiden RI, DPR RI, dan DPD RI. ***2***
(T.I023/B/I.K. Sutika/I.K. Sutika) 29-05-2015
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015