Medan, 5/5 (Antara) - Fraksi Persatuan Keadilan Bangsa DPRD Sumatera Utara mengkritisi kinerja dan kebijakan Gubernur Gatot Pujo Nugroho yang dinilai masih jauh dari realisasi visi dan misi.
Dalam rapat paripurna pembahasan LKPJ Pemprov Sumut tahun anggaran 2014 di Medan, Selasa, juru bicara Fraksi Persatuan Keadilan Bangsa (PKB) DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga mengatakan, pihaknya menilai adanya kesan pembenaran dari berbagai penjelasan kinerja yang disampaikan selama ini.
Hal itu disebabkan banyak laporan kinerja yang disampaikan Pemprov Sumut selama ini yang tidak sesuai dengan realita di lapangan.
Ia mencontohkan visi dan misi dalam RPJMD Sumut 2013-2018 yang diarahkan pada pemantapan secara menyeluruh kepada pembangunan daya saing dan perekonomian yang berlandaskan keunggulan sumber daya alam.
Namun dalam realita di lapangan, kebijakan yang mengarah peningkatan daya saing dan pengutamaan keuanggulan sumber daya alam dalam perekonomian tersebut belum dirasakan masyarakat.
Para pelaku ekonomi di Sumut selama ini, terutama dari kalangan UMKM, banyak yang masih belum merasa mendapatkan pembinaan, pemberdayaan, dan perlindungan yang baik.
Pihaknya juga belum melihat adanya keseriusan dari Pemprov Sumut dalam mengurusi berbagai sumber daya alam yang ada. "Sulit menarik benang merah yang menghubungkan kesungguhan Pemprov Sumut dengan perekonomian yang sedang berjalan," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Kemudian, kata dia, pemanfaatan dana pembangunan yang terangkum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama ini juga dinilai jauh dari cermin keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
Indikasi itu dapat terlihat dari proporsi antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung dalam APBD Sumut yang memiliki kesenjangan cukup besar.
Bahkan, pihaknya menilai Pemprov Sumut belum memiliki kemauan politik yang baik dalam mengelola anggaran untuk mendukung kemajuan pembangunan di kabupaten/kota.
Kondisi itu dapat terlihat dari akumulasi utang Dana Bagi Hasil (DBH) ke kabupaten/kota yang pada tahun 2014 jumlahnya telah mencapai Rp2,2 triliun.
"Meski sebagian sudah dibayarkan, tetap ini cermin kelemahan dalam pengelolaan keuangan sehingga APBD 2015 harus terbebani utang lama," ujar Zeira. ***2***
(T.I023/B/T. Susilo/T. Susilo)
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015
Dalam rapat paripurna pembahasan LKPJ Pemprov Sumut tahun anggaran 2014 di Medan, Selasa, juru bicara Fraksi Persatuan Keadilan Bangsa (PKB) DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga mengatakan, pihaknya menilai adanya kesan pembenaran dari berbagai penjelasan kinerja yang disampaikan selama ini.
Hal itu disebabkan banyak laporan kinerja yang disampaikan Pemprov Sumut selama ini yang tidak sesuai dengan realita di lapangan.
Ia mencontohkan visi dan misi dalam RPJMD Sumut 2013-2018 yang diarahkan pada pemantapan secara menyeluruh kepada pembangunan daya saing dan perekonomian yang berlandaskan keunggulan sumber daya alam.
Namun dalam realita di lapangan, kebijakan yang mengarah peningkatan daya saing dan pengutamaan keuanggulan sumber daya alam dalam perekonomian tersebut belum dirasakan masyarakat.
Para pelaku ekonomi di Sumut selama ini, terutama dari kalangan UMKM, banyak yang masih belum merasa mendapatkan pembinaan, pemberdayaan, dan perlindungan yang baik.
Pihaknya juga belum melihat adanya keseriusan dari Pemprov Sumut dalam mengurusi berbagai sumber daya alam yang ada. "Sulit menarik benang merah yang menghubungkan kesungguhan Pemprov Sumut dengan perekonomian yang sedang berjalan," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Kemudian, kata dia, pemanfaatan dana pembangunan yang terangkum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama ini juga dinilai jauh dari cermin keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
Indikasi itu dapat terlihat dari proporsi antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung dalam APBD Sumut yang memiliki kesenjangan cukup besar.
Bahkan, pihaknya menilai Pemprov Sumut belum memiliki kemauan politik yang baik dalam mengelola anggaran untuk mendukung kemajuan pembangunan di kabupaten/kota.
Kondisi itu dapat terlihat dari akumulasi utang Dana Bagi Hasil (DBH) ke kabupaten/kota yang pada tahun 2014 jumlahnya telah mencapai Rp2,2 triliun.
"Meski sebagian sudah dibayarkan, tetap ini cermin kelemahan dalam pengelolaan keuangan sehingga APBD 2015 harus terbebani utang lama," ujar Zeira. ***2***
(T.I023/B/T. Susilo/T. Susilo)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015