Depok, 24/4 (Antara) - Perseteruan sengit antara dua kubu dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan yang berlangsung beberapa hari menjelang dan setelah Pemilihan Umum Legislatif 2014, tampaknya berakhir ketika Ketua Majelis Syariah DPP KH Maimoen Zubair turun tangan.
Menurut Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy, setelah terjadinya kisruh di internal partai selama beberapa hari ini dan sekian kali seruannya sejak pekan lalu untuk islah (damai) akhirnya terwujud.
"Alhamdulilah, semalam (Selasa 22/4) telah terjadi pertemuan islah di Jakarta," kata Romahurmuziy, Rabu (23/4).
Pertemuan itu itu dipimpin, dan dihadiri oleh Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA), Wakil Ketua Umum Hasrul Azwar dan Lukman Saifudin, Sekjen Romahurmuziy serta ketua Majelis Pertimbangan DPP KH Zarkasih Nur.
"Fatwa yang disampaikan Mbah Moen (Maemoen Zubair) dibacakan kembali, kemudian masing-masing yang hadir ditanya sikapnya," ujar Romi. "Atas fatwa itu, semua pihak yang berseteru akhirnya bisa menerima. Bagi saya, karena PPP didirikan oleh para ulama dan 'Mbah Moen' adalah ulama partai yang tertinggi, tidak ada kata lain kecuali sam'an wa tho'atan, saya dengar dan saya patuhi."
Awalnya, Romi sudah berkali-kali menyerukan islah atas terjadinya perseteruan antara kubu SDA dan kubu Romi. Namun, ternyata situasi justru semakin panas hingga mengakibatkan dirinya diberhentikan sebagai sekjen. Kemudian pada malam setelah digelarnya rapimnas I yang semula dimaksudkan untuk islah, dia melaporkan kejadian ini kepada Maimoen Zubair.
"Saya minta agar beliau turun tangan langsung menyelesaikan semua ini dengan mengundang Rapat Majelis Musyawarah Partai," ujarnya.
Juga beberapa Pengurus DPW PPP termasuk Sumatera Barat membuka peluang bagi SDA untuk melakukan islah, sebab, forum rapimnas yang dipimpin Romi untuk menjatuhkan Ketua Umum PPP, dilakukan secara sepihak.
Sekjen DPW PPP Sumbar Amora Lubis menyebutkan, seharusnya DPP sebagai pimpinan harus melakukan islah sehingga kader-kader di bawah tetap mendukung. ¿Persoalan ini harus diselesaikan menurut konstitusi partai Ka'bah. Dengan begitu, solidaritas dan kebesaran partai ini bisa terjaga.¿
Perseteruan antar dua kubu di PPP itu berawal saat Suryadharma Ali ikut kampanye Partai Gerindra dan istigasah bersama. Langkah ini diprotes keras oleh kader, elit dan para anggota PPP. Manuver yang diambil Ketua Partai Ka¿bah kemudian - merapat ke Prabowo Subianto ¿ usai Pileg 2014, bahkan berujung petaka, karena membuat partai ini terbelah dua menjelang pemilihan presiden.
Deklarasi dukungan PPP kepada Prabowo sebagai calon presiden yang diumumkan SDA, bahkan terancam batal, karena dimentahkan oleh para pengurus dan kader PPP dari kubu Romi, Sekretaris Jenderal PPP yang dilengserkan Suryadharma, beberapa jam sebelum ia mendeklarasikan dukungan partai untuk Prabowo.
Pergolakan internal di tubuh PPP berlangsung cepat. Romi menolak dipecat dari jabatan sekjen. Menurut dia, rapat pengurus harian DPP yang digelar Suryadharma Ali tidak mencapai kuorum, sehingga Romi menganggap surat pemecatan terhadapnya batal demi hukum.
Usai SDA mengumumkan koalisi PPP dengan Gerindra, giliran kubu Romi yang menggelar rapat pengurus harian yang dihadiri sekitar 25 orang antara lain Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkepi dan menghasilkan keputusan: PPP belum menentukan koalisi dengan partai manapun maupun dukungan terhadap calon presiden manapun.
"Pernyataan dukungan yang disampaikan Ketua Umum PPP SDA kepada Prabowo Subianto bertentangan dengan AD/ART Partai. Dengan demikian dukungan itu batal demi hukum," kata Romi.
Sementara rapat pengurus harian kubu Suryadharma Ali yang digelar pagi pada hari yang sama, dihadiri sekitar 15 orang, termasuk Wakil Sekjen PPP Saifullah Tamlicha.
Kubu Romi bergerak cepat dengan menggelar Rapat Pimpinan Nasional pada 20 April dan menghasilkan keputusan: pemberhentian sementara terhadap Suryadharma Ali dari jabatannya selaku Ketua Umum PPP.
Menurut Emron, SDA dicopot dari jabatannya sebagai ketua umum karena telah melanggar aturan partai dan sanksi pemberhentian itu sudah sesuai dengan AD/ART partai berlambang Kakbah ini. Dalam aturan, tindakan Suryadharma menghadiri acara Gerindra termasuk mencemarkan nama partai.
Fatwa Maimoen Zubair
Ketua Majelis Syariah DPP PPP Maimun Zuber merasa prihatin atas perselisihan di tubuh partai tersebut dan menilainya sebagai tidak mencerminkan cita-cita kader partai yang berazaskan Islam. "Para fungsionaris sejatinya adalah etalase partai, perilaku yang mereka tampilkan berpengaruh negatif terhadap citra dan marwah partai, semua harus kembali kepada pedoman partai," katanya.
Dalam fatwanya untuk menyelesaikan perselisihan internal tersebut, dia menyampaikan delapan hal. Pertama, Kewajiban islah (damai) antara kubu bertikai, utamanya antara Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali dan Sekjen DPP PPP Romi. Kedua, Islah berarti kembali kepada asal semula, bahwa SDA adalah Ketua Umum dan Romi adalah Sekjen.
Ketiga, islah juga berarti tidak ada pemecatan, pemberhentian atau rolling kepengurusan dari pihak-pihak yang bertikai. Keempat, dalam hal Pilpres 2014, PPP belum menyatakan adanya koalisi dengan partai politik manapun. Penentuan koalisi harus ditetapkan melalui rapimnas sebagaimana amanat Mukernas II di Bandung 7-9 Februari 2014.
Kelima, PPP juga belum menentukan calon presiden dan calon wakil presiden. Penentuan capres dan cawapres juga harus ditetapkan melalui rapimnas. Keenam, semua fungsionaris partai harus mensyukuri hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2014.
Ketujuh, semua jajaran partai harus mengedepankan kerja sama, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri dan meninggalkan kebersamaan. Kedelapan, langkah-langkah strategis harus dikonsultasikan dengan Majelis Syariah, Majelis Pakar dan Majelis Pertimbangan.
Terhadap fatwa ini, Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali menyatakan menerima dan siap menjalankannya. Dia juga menyebut langkah islah sebagai salah satu keputusan dari hasil rapat pleno yang digelar oleh sejumlah jajaran pengurus DPP PPP. "Berdasarkan hasil rapat pleno kami sepakat untuk mengutamakan islah dalam menyelesaikan kekisruhan di internal PPP," katanya.
PPP jelas tidak diuntungkan dengan kisruh ini secara institusi, kata Pengamat Politik LIPI, Siti Zuhro. "Konflik, saling pecat hanya melahirkan penyelesaian masalah yang buntu. Enggak ada yang bertindak sebagai penengah, mereka berdiri di kubu masing-masing," ujarnya.
Pemerhati politik itu menilai, Partai Islam sudah bergembira karena masuk dalam ambang batas di DPR. "Jadi saya harap Partai Islam tidak mengambil kesempatan atas konflik yang mendera PPP. Hampir semua partai rentan konflik. Jadi, matang atau tidaknya partai diukur dari seberapa besar dia mengatasi konflik," katanya.
Sementara itu PDIP yang tampaknya sudah lama 'melirik' kepada PPP, masih kebingungan mencari tuan rumah partai hijau itu untuk meminangnya. "Dengan siapa komunikasinya? Sebab itu, biar rukun dan islah dulu," kata capres sekaligus jurkamnas PDIP Joko Widodo.
Perseteruan tidak akan menghasilkan hal-hal positif, bahkan bisa saja menghancurkan partai berlambang Kakbah yang dibangun beberapa tajun lalu dengan kerja itu. Seperti kata pepatah, dalam pertikaian kalah jadi abu menang jadi arang.
Jadi agaknya benar adanya apa yang dirasakan PPP bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Syariah partainya ibarat "oase di tengah padang pasir", dan sebagai fatwa dari ulama tertinggi partai, seluruh unsur di partai tersebut menyatakan menghormati dan menerimanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2014
Menurut Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy, setelah terjadinya kisruh di internal partai selama beberapa hari ini dan sekian kali seruannya sejak pekan lalu untuk islah (damai) akhirnya terwujud.
"Alhamdulilah, semalam (Selasa 22/4) telah terjadi pertemuan islah di Jakarta," kata Romahurmuziy, Rabu (23/4).
Pertemuan itu itu dipimpin, dan dihadiri oleh Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA), Wakil Ketua Umum Hasrul Azwar dan Lukman Saifudin, Sekjen Romahurmuziy serta ketua Majelis Pertimbangan DPP KH Zarkasih Nur.
"Fatwa yang disampaikan Mbah Moen (Maemoen Zubair) dibacakan kembali, kemudian masing-masing yang hadir ditanya sikapnya," ujar Romi. "Atas fatwa itu, semua pihak yang berseteru akhirnya bisa menerima. Bagi saya, karena PPP didirikan oleh para ulama dan 'Mbah Moen' adalah ulama partai yang tertinggi, tidak ada kata lain kecuali sam'an wa tho'atan, saya dengar dan saya patuhi."
Awalnya, Romi sudah berkali-kali menyerukan islah atas terjadinya perseteruan antara kubu SDA dan kubu Romi. Namun, ternyata situasi justru semakin panas hingga mengakibatkan dirinya diberhentikan sebagai sekjen. Kemudian pada malam setelah digelarnya rapimnas I yang semula dimaksudkan untuk islah, dia melaporkan kejadian ini kepada Maimoen Zubair.
"Saya minta agar beliau turun tangan langsung menyelesaikan semua ini dengan mengundang Rapat Majelis Musyawarah Partai," ujarnya.
Juga beberapa Pengurus DPW PPP termasuk Sumatera Barat membuka peluang bagi SDA untuk melakukan islah, sebab, forum rapimnas yang dipimpin Romi untuk menjatuhkan Ketua Umum PPP, dilakukan secara sepihak.
Sekjen DPW PPP Sumbar Amora Lubis menyebutkan, seharusnya DPP sebagai pimpinan harus melakukan islah sehingga kader-kader di bawah tetap mendukung. ¿Persoalan ini harus diselesaikan menurut konstitusi partai Ka'bah. Dengan begitu, solidaritas dan kebesaran partai ini bisa terjaga.¿
Perseteruan antar dua kubu di PPP itu berawal saat Suryadharma Ali ikut kampanye Partai Gerindra dan istigasah bersama. Langkah ini diprotes keras oleh kader, elit dan para anggota PPP. Manuver yang diambil Ketua Partai Ka¿bah kemudian - merapat ke Prabowo Subianto ¿ usai Pileg 2014, bahkan berujung petaka, karena membuat partai ini terbelah dua menjelang pemilihan presiden.
Deklarasi dukungan PPP kepada Prabowo sebagai calon presiden yang diumumkan SDA, bahkan terancam batal, karena dimentahkan oleh para pengurus dan kader PPP dari kubu Romi, Sekretaris Jenderal PPP yang dilengserkan Suryadharma, beberapa jam sebelum ia mendeklarasikan dukungan partai untuk Prabowo.
Pergolakan internal di tubuh PPP berlangsung cepat. Romi menolak dipecat dari jabatan sekjen. Menurut dia, rapat pengurus harian DPP yang digelar Suryadharma Ali tidak mencapai kuorum, sehingga Romi menganggap surat pemecatan terhadapnya batal demi hukum.
Usai SDA mengumumkan koalisi PPP dengan Gerindra, giliran kubu Romi yang menggelar rapat pengurus harian yang dihadiri sekitar 25 orang antara lain Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkepi dan menghasilkan keputusan: PPP belum menentukan koalisi dengan partai manapun maupun dukungan terhadap calon presiden manapun.
"Pernyataan dukungan yang disampaikan Ketua Umum PPP SDA kepada Prabowo Subianto bertentangan dengan AD/ART Partai. Dengan demikian dukungan itu batal demi hukum," kata Romi.
Sementara rapat pengurus harian kubu Suryadharma Ali yang digelar pagi pada hari yang sama, dihadiri sekitar 15 orang, termasuk Wakil Sekjen PPP Saifullah Tamlicha.
Kubu Romi bergerak cepat dengan menggelar Rapat Pimpinan Nasional pada 20 April dan menghasilkan keputusan: pemberhentian sementara terhadap Suryadharma Ali dari jabatannya selaku Ketua Umum PPP.
Menurut Emron, SDA dicopot dari jabatannya sebagai ketua umum karena telah melanggar aturan partai dan sanksi pemberhentian itu sudah sesuai dengan AD/ART partai berlambang Kakbah ini. Dalam aturan, tindakan Suryadharma menghadiri acara Gerindra termasuk mencemarkan nama partai.
Fatwa Maimoen Zubair
Ketua Majelis Syariah DPP PPP Maimun Zuber merasa prihatin atas perselisihan di tubuh partai tersebut dan menilainya sebagai tidak mencerminkan cita-cita kader partai yang berazaskan Islam. "Para fungsionaris sejatinya adalah etalase partai, perilaku yang mereka tampilkan berpengaruh negatif terhadap citra dan marwah partai, semua harus kembali kepada pedoman partai," katanya.
Dalam fatwanya untuk menyelesaikan perselisihan internal tersebut, dia menyampaikan delapan hal. Pertama, Kewajiban islah (damai) antara kubu bertikai, utamanya antara Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali dan Sekjen DPP PPP Romi. Kedua, Islah berarti kembali kepada asal semula, bahwa SDA adalah Ketua Umum dan Romi adalah Sekjen.
Ketiga, islah juga berarti tidak ada pemecatan, pemberhentian atau rolling kepengurusan dari pihak-pihak yang bertikai. Keempat, dalam hal Pilpres 2014, PPP belum menyatakan adanya koalisi dengan partai politik manapun. Penentuan koalisi harus ditetapkan melalui rapimnas sebagaimana amanat Mukernas II di Bandung 7-9 Februari 2014.
Kelima, PPP juga belum menentukan calon presiden dan calon wakil presiden. Penentuan capres dan cawapres juga harus ditetapkan melalui rapimnas. Keenam, semua fungsionaris partai harus mensyukuri hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2014.
Ketujuh, semua jajaran partai harus mengedepankan kerja sama, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri dan meninggalkan kebersamaan. Kedelapan, langkah-langkah strategis harus dikonsultasikan dengan Majelis Syariah, Majelis Pakar dan Majelis Pertimbangan.
Terhadap fatwa ini, Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali menyatakan menerima dan siap menjalankannya. Dia juga menyebut langkah islah sebagai salah satu keputusan dari hasil rapat pleno yang digelar oleh sejumlah jajaran pengurus DPP PPP. "Berdasarkan hasil rapat pleno kami sepakat untuk mengutamakan islah dalam menyelesaikan kekisruhan di internal PPP," katanya.
PPP jelas tidak diuntungkan dengan kisruh ini secara institusi, kata Pengamat Politik LIPI, Siti Zuhro. "Konflik, saling pecat hanya melahirkan penyelesaian masalah yang buntu. Enggak ada yang bertindak sebagai penengah, mereka berdiri di kubu masing-masing," ujarnya.
Pemerhati politik itu menilai, Partai Islam sudah bergembira karena masuk dalam ambang batas di DPR. "Jadi saya harap Partai Islam tidak mengambil kesempatan atas konflik yang mendera PPP. Hampir semua partai rentan konflik. Jadi, matang atau tidaknya partai diukur dari seberapa besar dia mengatasi konflik," katanya.
Sementara itu PDIP yang tampaknya sudah lama 'melirik' kepada PPP, masih kebingungan mencari tuan rumah partai hijau itu untuk meminangnya. "Dengan siapa komunikasinya? Sebab itu, biar rukun dan islah dulu," kata capres sekaligus jurkamnas PDIP Joko Widodo.
Perseteruan tidak akan menghasilkan hal-hal positif, bahkan bisa saja menghancurkan partai berlambang Kakbah yang dibangun beberapa tajun lalu dengan kerja itu. Seperti kata pepatah, dalam pertikaian kalah jadi abu menang jadi arang.
Jadi agaknya benar adanya apa yang dirasakan PPP bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Syariah partainya ibarat "oase di tengah padang pasir", dan sebagai fatwa dari ulama tertinggi partai, seluruh unsur di partai tersebut menyatakan menghormati dan menerimanya.
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2014