Medan, 2/10 (Antara) - Pemerintah pusat diminta segara turun tangan mengatasi krisis listrik yang terjadi di Sumatera Utara, karena akan sangat berdampak pada perekonomian di daerah itu bila dibiarkan terus berlarut-larut.
Pengamat sosial Universitas Sumatera Utara (USU) Yos Rizal di Medan Rabu mengatakan, krisis listrik di Sumut yang sudah terjadi dalam sebulan belakangan ini, dinilai sudah sangat mengganggu.
Berbagai kritikan dan hujatan juga sudah disampaikan kepada PLN oleh berbagai kalangan, baik politikus, akademisi maupun masyarakat awam, namun hal itu sama sekali tidak membuat manajemen PLN bergeming.
Bahkan unjuk rasa yang berisi kecaman terhadap manajemen PLN juga sudah beberapa kali terjadi, bahkan ancaman untuk memboikot pembayaran tagihan rekening listrik sudah menjadi isu yang cukup santer di masyarakat.
"Sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pemerintah pusat harus secepatnya turun tangan mengatasi krisis listrik yang terjadi ini, dan dalam hal ini pemerintah daerah juga harus proaktif," katanya.
Krisis listrik bukan hanya membuat gerah masyarakat dan kalangan pengusaha, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho juga akhirnya terpaksa menyurati Presiden melaporkan kondisi kelistrikan yang semakin parah di daerah itu.
"Surat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu dilakukan karena laporan terakhir dari PLN penghentian pemadaman listrik alias byar pet molor dari November ke Desember," katanya.
Padahal sebelumnya Dirut PLN Nur Pamudji mengatakan krisis listrik di Sumut sudah mulai teratasi bertahap sejak Oktober. Penanganan krisis itu dijanjikan PLN dengan mulai dioperasikannya genset yang disewa PLN.
Namun berdasarkan fakta yang baru terpasang masih berkapasitas 20 MW dari sekitar 435 MW kekurangan pasokan listrik di daerah itu.
"Molornya lagi janji PLN untuk mengatasi pemadaman listrik mengecewakan dan sebagai Gubernur saya akhirnya memutuskan untuk melapor ke Presiden," katanya. (KR-JRD)
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013
Pengamat sosial Universitas Sumatera Utara (USU) Yos Rizal di Medan Rabu mengatakan, krisis listrik di Sumut yang sudah terjadi dalam sebulan belakangan ini, dinilai sudah sangat mengganggu.
Berbagai kritikan dan hujatan juga sudah disampaikan kepada PLN oleh berbagai kalangan, baik politikus, akademisi maupun masyarakat awam, namun hal itu sama sekali tidak membuat manajemen PLN bergeming.
Bahkan unjuk rasa yang berisi kecaman terhadap manajemen PLN juga sudah beberapa kali terjadi, bahkan ancaman untuk memboikot pembayaran tagihan rekening listrik sudah menjadi isu yang cukup santer di masyarakat.
"Sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pemerintah pusat harus secepatnya turun tangan mengatasi krisis listrik yang terjadi ini, dan dalam hal ini pemerintah daerah juga harus proaktif," katanya.
Krisis listrik bukan hanya membuat gerah masyarakat dan kalangan pengusaha, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho juga akhirnya terpaksa menyurati Presiden melaporkan kondisi kelistrikan yang semakin parah di daerah itu.
"Surat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu dilakukan karena laporan terakhir dari PLN penghentian pemadaman listrik alias byar pet molor dari November ke Desember," katanya.
Padahal sebelumnya Dirut PLN Nur Pamudji mengatakan krisis listrik di Sumut sudah mulai teratasi bertahap sejak Oktober. Penanganan krisis itu dijanjikan PLN dengan mulai dioperasikannya genset yang disewa PLN.
Namun berdasarkan fakta yang baru terpasang masih berkapasitas 20 MW dari sekitar 435 MW kekurangan pasokan listrik di daerah itu.
"Molornya lagi janji PLN untuk mengatasi pemadaman listrik mengecewakan dan sebagai Gubernur saya akhirnya memutuskan untuk melapor ke Presiden," katanya. (KR-JRD)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013