Jakarta, 27/9 (Antara) - Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menyampaikan bahwa pihaknya menerima surat dari Presiden yang mengajukan nama Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komisaris Jenderal Pol Sutarman sebagai calon tunggal Kapolri mengganti Jendral Timur Pradopo yang akan segera memasuki masa pensiun.
"Tadi pagi, pukul 10.00 WIB, kami menerima surat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengajukan nama Komisaris Jenderal Sutarman sebagai calon tunggal Kapolri yang baru," kata Priyo saat ditemui di Gedung DPR Jakarta, Jumat.
Priyo mengatakan, dengan diterimanya surat yang ditandatangani oleh Presiden itu, DPR RI akan segera mengadakan rapat pimpinan guna membahas surat tersebut.
Menurut dia, DPR RI diminta Presiden SBY untuk memberikan persetujuan terhadap Kabareskrim Komjen Pol Sutarman sebagai kandidat Kapolri.
"Nanti setelah rapat pimpinan, hal ini akan diumumkan di sidang paripurna, lalu dibawa ke Bamus. Selanjutnya, pimpinan DPR akan menugaskan komisi III DPR untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap Sutarman," ujarnya.
Ia berharap calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden SBY itu bisa bekerja secara profesional dan menjunjung netralitas, tanpa terpengaruh otoritas manapun.
"Kalau melihat reputasi dan 'track record' (rekam jejak) Pak Sutarman, saya yakin di DPR akan berjalan lancar karena dia termasuk perwira senior. Saya meyakini problem-problem negara bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya," kata Priyo.
"DPR merasa nyaman dengan Pak Sutarman. Saya yakini DPR RI, khususnya Komisi III, tidak ada masalah dengan Sutarman, semua akan lancar karena Sutarman termasuk orang yang baik serta punya kapasitas dan kapabilitas. Kami nyaman dengan figur Sutarman," lanjutnya.
Komjen Pol Sutarman adalah mantan ajudan Presiden KH Abdurahman Wahid, dan sebelum menjadi Kabareskrim Mabes Polri, Sutarman pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya.
Pada kesempatan lain, anggota Komisi III DPR RI Eva Kusuma Sundari berharap Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang akan terpilih menggantikan Jenderal Pol Timur Pradopo dapat menjunjung netralitas dengan tidak berpihak pada otoritas tertentu.
"Saya berharap Kapolri yang baru dapat bersikap netral. Pada 2009, saya melihat Polri cenderung 'condong' ke Partai Demokrat dan keluarga Presiden," kata Eva di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, netralitas dari seorang Kapolri sangatlah penting, khususnya pada 2014 yang merupakan tahun politik.
Selain itu, dia mengatakan ketegasan menjadi hal penting lainnya yang harus ada pada sosok Kapolri yang baru.
"Itu karena saya melihat ada kebutuhan mendesak soal bagaimana Polri merespons tekanan dari luar untuk dirinya," ujarnya.
Oleh karena itu, kata dia, Kapolri yang baru diharapkan dapat "mereform" (membentuk ulang,red) Polri untuk menjadi institusi yang memiliki integritas yang baik.
"Intinya, Kapolri yang terpilih nanti harus mampu memperbaiki integritas dan budaya internal Polri," tukasnya. (Y012)
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013
"Tadi pagi, pukul 10.00 WIB, kami menerima surat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengajukan nama Komisaris Jenderal Sutarman sebagai calon tunggal Kapolri yang baru," kata Priyo saat ditemui di Gedung DPR Jakarta, Jumat.
Priyo mengatakan, dengan diterimanya surat yang ditandatangani oleh Presiden itu, DPR RI akan segera mengadakan rapat pimpinan guna membahas surat tersebut.
Menurut dia, DPR RI diminta Presiden SBY untuk memberikan persetujuan terhadap Kabareskrim Komjen Pol Sutarman sebagai kandidat Kapolri.
"Nanti setelah rapat pimpinan, hal ini akan diumumkan di sidang paripurna, lalu dibawa ke Bamus. Selanjutnya, pimpinan DPR akan menugaskan komisi III DPR untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap Sutarman," ujarnya.
Ia berharap calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden SBY itu bisa bekerja secara profesional dan menjunjung netralitas, tanpa terpengaruh otoritas manapun.
"Kalau melihat reputasi dan 'track record' (rekam jejak) Pak Sutarman, saya yakin di DPR akan berjalan lancar karena dia termasuk perwira senior. Saya meyakini problem-problem negara bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya," kata Priyo.
"DPR merasa nyaman dengan Pak Sutarman. Saya yakini DPR RI, khususnya Komisi III, tidak ada masalah dengan Sutarman, semua akan lancar karena Sutarman termasuk orang yang baik serta punya kapasitas dan kapabilitas. Kami nyaman dengan figur Sutarman," lanjutnya.
Komjen Pol Sutarman adalah mantan ajudan Presiden KH Abdurahman Wahid, dan sebelum menjadi Kabareskrim Mabes Polri, Sutarman pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya.
Pada kesempatan lain, anggota Komisi III DPR RI Eva Kusuma Sundari berharap Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang akan terpilih menggantikan Jenderal Pol Timur Pradopo dapat menjunjung netralitas dengan tidak berpihak pada otoritas tertentu.
"Saya berharap Kapolri yang baru dapat bersikap netral. Pada 2009, saya melihat Polri cenderung 'condong' ke Partai Demokrat dan keluarga Presiden," kata Eva di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, netralitas dari seorang Kapolri sangatlah penting, khususnya pada 2014 yang merupakan tahun politik.
Selain itu, dia mengatakan ketegasan menjadi hal penting lainnya yang harus ada pada sosok Kapolri yang baru.
"Itu karena saya melihat ada kebutuhan mendesak soal bagaimana Polri merespons tekanan dari luar untuk dirinya," ujarnya.
Oleh karena itu, kata dia, Kapolri yang baru diharapkan dapat "mereform" (membentuk ulang,red) Polri untuk menjadi institusi yang memiliki integritas yang baik.
"Intinya, Kapolri yang terpilih nanti harus mampu memperbaiki integritas dan budaya internal Polri," tukasnya. (Y012)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013