Medan, 11/10 (Antara) - BPJS Kesehatan terus memperkuat kemitraan dengan TNI guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang jaminan sosial tersebut menyusul target pemerintah semua masyarakat wajib menjadi peserta pada 2019.
"Agar semua masyarakat menjadi peserta seperti yang ditargetkan, maka sosialisasi terus digencarkan melalui berbagai cara termasuk dengan memperkuat kemitraan dengan TNI," ujar Deputi BPJS Kesehatan Wilayah Sumut dan Aceh, Budi Mohamad Arief di Medan, Rabu.
Dia mengatakan itu pada acara Sarasehan dan Sosialisasi kepada TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara di Sumut,
Menurut Budi, tugas dan peran TNI yang luas hingga ke pulau terluar atau terdepan di Indonesia sangat strategis untuk bisa membantu mensosialisasikan BPJS Kesehatan dengan segala manfaatnya termasuk soal program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
"Dengan semakin banyak masyarakat yang mengetahui dan paham dengan BPJS, maka kepesertaan semakin banyak sehingga pada akhirnya kesejahteraan masyarakat meningkat karena tidak ada lagi masyarakat yang tidak bisa berobat," ujarnya.
Budi menyebutkan, memasuki 3 tahun 3 bulan sejak BPJS Kesehatan dijalankan, peserta sudah berjumlah 180 juta jiwa.
Peran TNI dalam sosialisasi BPJS Kesehatan termasuk tentang manfaat program JKN-KIS sangat besar karena selain menjadi peserta program itu, juga karena dengan bertumbuhnya fasilitas kesehatan (faskes) TNI, baik primer maupun lanjutan untuk dimanfaatkan masyarakat.
"Kalau semua pemangku kepentingan seperti TNI dan pemerintah semua bergerak bersama, maka tekad pemerintah untuk mencapai `universal coverage` pada 2019 akan semakin mungkin diwujudkan," ujarnya.
Deputi Direksi Bidang Pelayanan Peserta BPJKS Kesehatan, Arief Syaefuddin mengatakan, sosialiasi ke TNI itu menjelaskan kebijakan terbaru BPJS Kesehatan, pemanfaatan, optimalisasi serta mekanisme pelayanan kesehatan baik di faskes tingkat pertama (FKTP) dan faskes rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) khususnya bagi anggota TNI.
"Kerja sama BPJS Kesehatan dengan TNI bukan hanya berkaitan dengan kepesertaan, tetapi juga pelayanan kesehatan. Program JKN-KIS harus didukung fasilitas yang cukup dan itu menjadi tanggungjawab semua pihak, baik pemerintah, swasta dan jajaran TNI," katanya.
Arief menjelaskan, dewasa ini, banyak rumah sakit TNI yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum sehingga TNI sudah ikut mensukseskan program JKN-KIS.
Menurut Arief, sosialisasi kepada mitra rutin dilaksanakan untuk "update" terhadap program-program BPJS Kesehatan dan untuk peningkatan pelayanan peserta.
"Tujuannya agar peserta mendapat manfaat sesuai haknya melalui sistem prosedur yang benar. Banyak sekali kasus-kasus yang berkembang muncul di media masa diakibatkan karena peserta tidak mengikuti prosedur yang berlaku, baik itu karena ketidaktahuan dan sebagainya," ujarnya.
Pangdam I/BB diwakili Kolonel Ckm Dr Purwo Setyanto, mengatakan, saat ini kepesertaan BPJS prajurit TNI di jajaran Kodam I/BB sudah mencapai 99,86 persen.
"Dengan adanya porgam JKN - KIS semakin memudahkan prajurit TNI dalam memperoleh layanan kesehatan terutama prajurit yang bertugas di daerah terpencil," katanya.
"Dengan sistem BPJS, kata dia, anggota TNI yang tersebar di daerah terpencil, tidak lagi harus dirujuk ke RS Putri Hijau, Medan, tetapi bisa menggunakan fasilitas di daerah yakni di RS Umum Daerah," ujar Purwo Setyanto.
Dia mengakui, di jajaran TNI permasalahan yang kerap terjadi adalah tugas yang selalu berpindah-pindah sehingga faskesnya terpaksa juga berganti-ganti.
Kabid Pelayanan Pusat Kesehatan TNI AD, Kolonel Ckm Dr Noch Tiranduk Malisa menilai TNI sebagai salah satu peserta BPJS Kesehatan yang paling paripurna.
Alasannya, karena selain sebagai peserta, TNI juga memiliki fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan yang dapat dimanfaatkan masyarakat umum. ***4***
(T.E016/B/T007/T007) 11-10-2017 18:41:17
BPJS Kesehatan Perkuat Kemitraan Dengan TNI
Rabu, 11 Oktober 2017 18:41 WIB 3046